Breaking News:

Kepala BGN Dadan Hindayana Ungkap Alasan Anak Putus Sekolah: Bukan SPP, Tapi Uang Jajan Harian!

Dadan menilai kehadiran Program MBG berperan penting sebagai solusi konkret yang membantu anak tetap bersekolah tanpa terbebani biaya harian.

Penulis: Amir M
Editor: Amir M
Kompas.com/Fika Nurul Ulya
DADAN HINDAYANA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa penyebab utama anak putus sekolah bukan lagi biaya pendidikan, melainkan keterbatasan orang tua dalam memberi uang jajan harian. 
  • Dalam wawancara dengan Helmy Yahya, ia menjelaskan bahwa meski sekolah sudah gratis, beban ekonomi keluarga tetap menjadi faktor signifikan. 
  • Menurut Dadan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai solusi karena membantu anak tetap bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya harian untuk makan.

TRIBUNTRENDS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kembali menjadi sorotan setelah mengungkap temuan menarik terkait penyebab anak putus sekolah.

Dalam wawancara bersama Helmy Yahya, Dadan memaparkan hasil analisis terbaru yang menantang anggapan umum soal mahalnya biaya pendidikan menjadi penyebeb anak putus sekolah. 

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi SPP, mengingat pendidikan di Indonesia sebagian besar sudah gratis.

Justru, beban ekonomi keluarga untuk memenuhi uang jajan harian anak menjadi faktor signifikan yang mendorong anak berhenti sekolah.

"Ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis atau makanan bergizi, dari hasil analisi itu, ini terbaru ni, anak muda yang sangat concern apa sih yang menyebabkan anak putus sekolah," kata Dadan Hindayana dikutip dari YouTUbe Helmy Yahya, Senin (2/2/2026).

"Kan pendidikan kita sudah gratis ya, sebagian besar kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan, dan ternyata yang membuat anak putus sekolah karena kemampuan memberi jajan uang harian kepada anak, itu yang menyebabkan banyak putus sekolah," tambahnya.

Temuan ini membuka perspektif baru tentang keterkaitan antara gizi, ekonomi keluarga, dan keberlanjutan pendidikan.

Dadan menilai kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan penting sebagai solusi konkret yang membantu anak tetap bersekolah tanpa terbebani biaya harian.

"Jadi hadirnya MBG menyelamatkan mereka, jadi mereka sekarang kalau ke sekolah tidak membutuhkan bekal karena sudah disiapkan di sekolah, atau yang dikasih uang jajan sedikit bisa ditabung juga makannya sudah ada di sekolah," pungkas Dadan Hindayana.

Baca juga: Ironi Guru Honorer, Gaji Minim Belum PPPK, Pegawai Dapur MBG jadi ASN, BGN: Tidak Ada Keistimewaan

MBG DI KLATEN - Siswa SMPN 2 Cawas, Kecamatan Cawas, Klaten menikmati menu makan bergizi gratis, Kamis (4/9/2025).
MBG DI KLATEN - Siswa SMPN 2 Cawas, Kecamatan Cawas, Klaten menikmati menu makan bergizi gratis, Kamis (4/9/2025). (TribunSolo/Zharfan Muhana)

Apa itu MBG?

MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan menyediakan makanan sehat secara cuma-cuma.

MBG menyasar anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk meningkatkan gizi, menurunkan stunting, serta meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. 

Program MBG menuai kritik tajam terkait kualitas menu yang kerap dinilai tidak sehat, risiko keamanan pangan seperti kasus keracunan, serta tata kelola yang dianggap belum matang.

Kritik juga menyoroti minimnya keterlibatan pakar gizi, potensi korupsi dan pemborosan anggaran, serta perlunya mengutamakan pangan lokal dibanding produk pabrikan.

Meski demikian, pemerintah mengklaim keberhasilan MBG sangat tinggi, mencapai 99,9 persen atau nyaris zero defect, dengan 55 juta penerima manfaat—mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil—terjangkau per Januari 2026. 

Program ini dinilai menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan gizi anak, serta menunjukkan dampak positif dan sinergi pusat–daerah di banyak wilayah.

Namun, tetap diperlukan perbaikan berkelanjutan dan indikator keberhasilan yang lebih jelas.

Program yang dimulai Januari 2025 ini juga menuai kontroversi besar akibat kasus keracunan massal, kualitas makanan rendah (ulat/basi), dan dugaan penggunaan bahan tidak halal.

Pelaksanaan di lapangan dinilai amburadul dengan risiko korupsi, manajemen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buruk, serta memicu trauma orang tua, memicu desakan evaluasi total.

Artikel ini telah tayang di KOMPAS.COM

Tags:
Dadan HindayanaMBGMakan Bergizi GratisPrabowo SubiantoHelmy YahyaSPPGSatuan Pelayanan Pemenuhan GiziBGNBadan Gizi Nasional
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved