Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Halaman 94 Uji Kompetensi Bab 3: Apa Yang Dimaksud Dengan Kedaulatan?

8. Berikut asas-asas pemilu di Indonesia:

• Langsung: rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara.
• Umum : telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
• Bebas : memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan
• Rahasia : pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun
• Jujur: bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang- undangan
• Adil: mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

9. Pelaksanaan demokrasi pancasila pada masa orde baru, pada masa orde baru terdapat beberapa hal yang mampu dibandingkan dengan masa reformasi diantaranya yaitu:

• Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yang tidak demokratis, terjadi kecurangan pada pemilu saat itu.
• Dibatasinya pula partai politik pada masa orde baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja.
• Merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan (KKN).
• Pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden.
• Dalam pendidikan banyak mengukir suatu prestasi dari berbagai program, hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas.

Sedangkan demokrasi pancasila pada masa reformasi yaitu:

• Pemerintah pada mas reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya. Hanya mengikuti berdasarkan partai politik yang saat itu berjalan.
• Dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan.
• Pelaksanaan pemliku yang awal mula munculannya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang yang dailihat dari segi golongan maupun ideologi.

10. Pada sistem parlementer kepala negaranya adalah seorang raja/ratu, sedangkan pada sistem semi parlementer kepala negaranya adalah presiden.

11. Tugas pokok MPR menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.

12. Tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan :

1. Menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD
2. Menetapkan peraturan pemerintahan
3. Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri

13. Fungi-fungsi DPR:

• Fungsi Legislasi : Menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden.
• Fungsi Anggaran : Mnyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang.
• Fungsi Pengawasan : Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.

14. Tugas pokok Mahkamah Agung adalah berwenang dalam melakukan sidang Kasasi, Peninjauan Kembali, dan uji materi. Sedangkan tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah berwenang dalam melakukan sidang sengketa pemilihan umum, dugaan pelanggaran presiden, dan uji materi.

15. Hubungan adalah DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang.

16. Penetapan Undang Undang Dasar dan Pemilihan/Penetapan/Pemberhentian Jabatan Presiden dan Wakilnya.

( TribunTrends.com | Sripoku.com |Novry Anggraini | Revi Maharani )