Pigai Sebut Program MBG Sukses Sikat Ketimpangan Ekonomi RI: Orang Boleh Kritik, Tapi Ini Fakta!

Ringkasan Berita:

• Menteri HAM Natalius Pigai mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menurunkan ketimpangan ekonomi
• Pigai menyebut Indeks Gini Indonesia berada di angka 0,363 dan menganggapnya sebagai capaian terbaik dalam 15 tahun terakhir
• Ia menilai anggaran MBG, sektor pendidikan, dan kesehatan membantu meningkatkan daya beli masyarakat

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah perdebatan publik mengenai efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai justru menyampaikan klaim optimistis terkait dampak program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Pigai menilai, berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan pengaruh terhadap pemerataan ekonomi nasional.

Menurut Pigai, salah satu indikator yang dianggap menunjukkan perbaikan tersebut adalah menurunnya tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam Indeks Gini Indonesia.

Baca juga: Tak Punya Rp 50 Juta, Satpam MBG Angkat Kaki dari RS Meski Peluru Begal Masih Bersarang di Tubuh

Pigai Sebut Indeks Gini Indonesia Terbaik dalam 15 Tahun

Pigai menyatakan bahwa capaian Indeks Gini Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi yang terbaik dalam 15 tahun terakhir. Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi pembicara dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

“Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, Indeks Gini Indonesia terbaik dalam 15 tahun terakhir. Yaitu kita sudah ada pada posisi 0,363,” kata Pigai.

Ia menjelaskan, angka tersebut menunjukkan adanya pergerakan distribusi ekonomi yang dinilai semakin merata di tengah masyarakat.

MBG Dinilai Dorong Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi

Pigai menilai program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan layanan kesehatan memiliki kontribusi terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.

Menurut dia, aliran anggaran negara yang langsung menyentuh masyarakat bawah menjadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan distribusi ekonomi nasional.

“Berarti ada distribusi yang mulai merata di seluruh Indonesia. Karena anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis) turun ke rakyat, pendidikan, kesehatan," ujar dia.

Pigai juga menegaskan bahwa capaian statistik seperti Indeks Gini tidak bisa dianggap sekadar klaim politik karena bersumber dari data kuantitatif.

“Itu orang boleh kritik. Tapi dengan adanya Indeks Gini ini, daya beli masyarakat sudah mulai bergerak. Ini kan angka statistik. Tidak bisa dibohongi," nilai dia.

Baca juga: Berani Naik Motor Sendirian Tanpa Pengawal, Pigai Sebut Indonesia Negara Aman: Gak Ada yang Ganggu

Soroti Ketahanan Pangan hingga Pembangunan HAM

Dalam paparannya, Pigai turut menyinggung berbagai indikator pembangunan sosial dan hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan nasional.

Ia menyebut Indonesia saat ini memiliki cadangan pangan sekitar 5 juta ton yang dinilai cukup kuat menghadapi potensi guncangan global di sektor pangan.

Selain itu, Pigai mengatakan pemerintah saat ini memberi perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang diklaim selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Pigai Minta Pers Jadi Pilar Pembangunan HAM

Di akhir penyampaiannya, Pigai meminta media massa tidak hanya berfungsi sebagai pengawas demokrasi, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan kesadaran hak asasi manusia di Indonesia.

“Pers tidak boleh hanya menjadi pilar demokrasi, tapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban hak asasi manusia!" tutur Pigai.

***

(TribunTrends/kompas)