Rektor Siap Bangun Dapur, Mahasiswa Siap Melawan! Pecah Kongsi di IPB Soal Program MBG

Ringkasan Berita:

• BEM KM IPB menolak rencana pelibatan perguruan tinggi dalam pembangunan dapur MBG
• Presiden Mahasiswa, Muhammad Abdan Rofi, mengirim surat terbuka kepada BGN agar tidak memaksakan
• BEM IPB tengah menyiapkan langkah lanjutan dengan menyampaikan aspirasi resmi ke pihak rektorat, sebagai bentuk penolakan

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gencarnya dorongan pemerintah agar perguruan tinggi ikut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), suara penolakan justru muncul dari kalangan mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University secara tegas menyatakan keberatan atas rencana tersebut, menilai bahwa kampus bukanlah tempat yang tepat untuk menjalankan proyek dapur MBG.

Melalui unggahan resmi di media sosial pada Rabu (6/5/2026), BEM KM IPB melayangkan surat terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Dalam surat itu, mereka meminta agar kebijakan tersebut tidak dipaksakan kepada institusi pendidikan tinggi.

"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," menjadi kalimat pembuka yang disampaikan Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi.

Baca juga: Diterpa Isu Politik 2029, Program MBG Ditegaskan Murni untuk Rakyat: Mentan Andi Amran Buka Suara!

Dalam pernyataannya, BEM KM IPB menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan sebagai alat pelaksana program yang dinilai belum matang.

"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tegas Rofi.

Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan dalam implementasi program MBG.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

BEM KM IPB juga menyoroti perlunya evaluasi besar-besaran terhadap program MBG, terutama di tengah kondisi sarana-prasarana pendidikan yang masih belum merata serta kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari ideal.

Selain itu, mereka menyinggung sejumlah isu anggaran yang beredar di publik, seperti penggunaan dana miliaran rupiah untuk berbagai kebutuhan pendukung program.

Menurut mereka, kondisi ini justru menunjukkan bahwa fokus pembenahan seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum memperluas cakupan program hingga ke kampus.

"Dengan dalih 'Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," ujarnya lagi.

Siapkan Langkah Lanjutan ke Rektorat

Tidak berhenti pada pernyataan publik, BEM KM IPB juga tengah menyusun langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak rektorat.

"Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB," tutur Rofi.

Langkah ini menunjukkan bahwa penolakan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi akan berlanjut ke jalur formal di lingkungan kampus.

Baca juga: BEM IPB Tak Setuju Dapur MBG Masuk Kampus, Ultimatum Kepala BGN: Jangan Terlalu Memaksa Pak

Sikap Kampus Berbeda: IPB Siap Bangun Dapur MBG

Di sisi lain, pihak rektorat IPB University justru menunjukkan sikap yang berbeda. Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, sebelumnya menyatakan kesiapan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Bogor.

“Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim.

Rencana tersebut bahkan diproyeksikan tidak hanya satu unit, melainkan bisa berkembang menjadi beberapa dapur sesuai kesiapan di lapangan. Produksi makanan dari dapur tersebut nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di sekitar Bogor.

Situasi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan di lingkungan perguruan tinggi. Di satu sisi, pemerintah mendorong kampus untuk terlibat sebagai bagian dari solusi berbasis ilmu pengetahuan.

Namun di sisi lain, mahasiswa justru mempertanyakan kesiapan, transparansi, hingga arah kebijakan program tersebut.

Perbedaan sikap antara mahasiswa dan pihak kampus menjadi gambaran nyata bahwa implementasi program MBG di ranah pendidikan tinggi masih menyisakan banyak perdebatan baik dari sisi teknis, etika, maupun prioritas kebijakan.

***

(TribunTrends/Kompas)