BGN Peringatkan Seluruh SPPG, Hanya Kualitas 'A' yang Berhak Terima Insentif Tertinggi Program MBG

Ringkasan Berita:

• BGN mulai menekankan standar mutu, bukan hanya jumlah penerima dalam program Makan Bergizi Gratis
• Dadan Hindayana menyebut dapur gizi (SPPG) akan diberi grading kualitas, yang menentukan standar layanan dan performa
• Tidak semua SPPG mendapat insentif sama yang berkualitas tinggi (kategori A) akan menerima insentif lebih besar dibanding kategori B dan C

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah masifnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar kuantitas menuju kualitas.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menyusun langkah strategis baru: mengklasifikasikan kinerja dapur-dapur gizi di seluruh Indonesia agar layanan yang diberikan tidak hanya luas, tetapi juga terstandar dan terukur.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa program besar tersebut tak ingin berjalan tanpa kendali mutu melainkan terus diperbaiki melalui sistem yang lebih ketat dan terstruktur.

Baca juga: MBG Butuh 24 Juta Telur Setiap Hari, Kadin Gandeng Pengusaha China Perkuat Hilirisasi Unggas

Skema Klasifikasi: Dari A hingga C

Dipimpin oleh Dadan Hindayana, BGN tengah merancang regulasi yang akan mengelompokkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke dalam beberapa kategori kualitas.

"Kita sedang menggodok dan mengklasifikasikan atau grading sehingga nantinya SPPG menghasilkan MBG yang berkualitas," ujar Dadan di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu, 22 April 2026.

Dalam skema ini, SPPG akan dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni kualitas A, B, dan C. Pengelompokan tersebut bukan sekadar label, melainkan akan berdampak langsung pada besaran insentif yang diterima.

Saat ini, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Namun ke depan, angka tersebut tidak lagi seragam.

"Jadi, SPPG yang berkualitas unggul dengan nilai A mungkin insentifnya paling tinggi," ujarnya.

Dengan kata lain, kualitas layanan akan menjadi faktor penentu utama dalam distribusi anggaran.

Insentif Berbasis Kinerja dan Akreditasi

Kebijakan baru ini juga membuka kemungkinan adanya sistem akreditasi yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG.

Artinya, tidak semua dapur otomatis mendapatkan insentif penuh mereka harus membuktikan kualitasnya terlebih dahulu.

Pendekatan ini diharapkan menciptakan kompetisi sehat sekaligus mendorong peningkatan standar layanan secara menyeluruh.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi aspek gizi, kebersihan, dan keamanan.

Baca juga: Kalahkan Jumlah TNI-Polri, BGN Kini Punya 1,1 Juta Relawan MBG di Seluruh Indonesia: Kami Terbesar!

Insentif Bersyarat: Tidak Patuh, Langsung Dihentikan

Sementara itu di lain sisi, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menegaskan bahwa insentif sebesar Rp 6 juta per hari hanya diberikan kepada SPPG yang benar-benar memenuhi standar operasional.

“Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan,” kata Rufriyanto.

Pernyataan ini menegaskan satu hal: tidak ada toleransi bagi dapur yang abai terhadap standar.

Prinsip Tegas: “No Service, No Pay”

BGN menerapkan prinsip yang sederhana namun tegas “no service, no pay”.

Artinya, setiap bentuk layanan yang tidak berjalan sesuai ketentuan akan langsung berdampak pada penghentian insentif.

“Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ujar Rufriyanto.

Skema ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen kontrol yang dirancang untuk memaksa kepatuhan dan menjaga standar kualitas secara konsisten.

Baca juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Blak-blakan! Dulu Tak Punya Kantor, Kini Kelola Rp268 Triliun Uang Negara

Deretan Pelanggaran yang Berujung Sanksi

BGN juga membeberkan sejumlah kondisi yang bisa langsung membuat insentif dihentikan. Mulai dari persoalan teknis hingga pelanggaran serius terkait keamanan pangan.

Beberapa di antaranya:

• Air tidak steril dan terkontaminasi bakteri E. coli
• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak berfungsi hingga mencemari lingkungan
• Kerusakan mesin pendingin yang menyebabkan bahan makanan membusuk
• Tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan

Jika kondisi tersebut terjadi, maka fasilitas dianggap tidak memenuhi standar kesiapan operasional.

“Maka pada hari itu juga, insentif Rp 6 juta langsung dihentikan (suspend)," jelas Rufriyanto.

Dorongan Disiplin dan Standar Tinggi

Kebijakan ini dirancang bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga mendorong kedisiplinan para mitra.

Dengan ancaman penghentian insentif, setiap SPPG dituntut menjaga kualitas layanan setiap hari tanpa celah.

Standar kebersihan, keamanan pangan, hingga kelayakan fasilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)