Mahfud MD Bela Ketua BEM UGM yang Dikritik Pigai: Mengkritik Program Pemerintah Bukan Pelanggar HAM

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD menilai teror yang dialami Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, bukan sekadar respons atas kritik kebijakan, melainkan ancaman serius terhadap iklim demokrasi
• Mahfud membela sikap kritis Tiyo terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menilai kritik tersebut berangkat dari keprihatinan atas realitas sosial
• Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penentangan terhadap MBG sebagai sikap anti-HAM dan bertentangan dengan agenda internasional seperti yang didorong UNICEF

TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang teror yang menimpa Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, akhirnya memantik respons keras dari tokoh nasional.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara, menyebut teror tersebut sebagai ancaman serius bagi iklim demokrasi Indonesia.

Teror yang dialami Tiyo muncul setelah kritik tajamnya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ia plesetkan menjadi “Maling Berkedok Gizi”.

Bagi Mahfud, persoalan ini tak lagi sebatas kritik kebijakan, melainkan menyentuh persoalan kemanusiaan dan keselamatan warga negara.

Baca juga: Mahfud MD Tantang Polisi Cari Peneror Ibu Ketua BEM UGM: Jejak Digital Itu Mudah, Masa Tak Ketemu?

Bangga pada Keberanian Mahasiswa

Mahfud secara terbuka menyatakan rasa bangganya terhadap keberanian Tiyo. Ia menekankan bahwa teror yang terjadi bukan hanya menyasar sang mahasiswa, tetapi juga menjalar hingga ke ibunya sebuah tindakan yang dinilainya melampaui batas etika dan hukum.

Karena itu, Mahfud mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan praktik intimidasi tumbuh subur. Negara, tegasnya, tidak boleh memelihara iklim ketakutan, apalagi membiarkan teror dibiarkan tanpa pengusutan.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (24/2/2026) malam, Mahfud menggambarkan Tiyo sebagai figur mahasiswa yang berani namun tetap beradab keras dalam sikap, tetapi rapi dalam argumentasi.

Kritik yang Lahir dari Nurani

Menurut Mahfud, kritik yang dilontarkan Tiyo bahkan hingga menyurati UNICEF bukanlah aksi tanpa dasar. Ia lahir dari kegelisahan atas jurang lebar antara besarnya anggaran pendidikan dan kenyataan pahit di lapangan.

Mahfud menyinggung tragedi-tragedi kemanusiaan yang memicu suara lantang Tiyo: anak yang mengakhiri hidup karena tak memiliki uang Rp10.000, atau bocah penjual tisu yang tewas tertabrak alat berat demi bertahan hidup.

“Tiyo ini bicara keras karena rasa kemanusiaannya timbul. Orangnya sopan, tidak sok, tapi rasionanya jalan. Jangan dimusuhi, harusnya ditemani.

Ajak bicara, lihat faktanya begini, sulitnya pemerintah begini. Bukan malah dimusuhi diam-diam, lempar batu sembunyi tangan,” tegas Mahfud.

Meluruskan Tafsir HAM ala Penguasa

Mahfud turut menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut penentang program pemerintah seperti MBG sebagai pelanggar HAM.

Ia meluruskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya menyangkut hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.

“Betul, menghalangi program rakyat melanggar HAM. Tapi ingat, pemerintah yang mengelola negara secara tidak profesional, menimbulkan korupsi dan pemborosan, itu juga pelanggaran HAM berat di bidang Ekosob,” ujar Mahfud.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan adalah hak konstitusional warga negara, bukan kejahatan.

Sebaliknya, pembiaran korupsi dalam program pemerintah justru merupakan perampasan nyata atas hak ekonomi rakyat.

Kritik Pigai untuk Ketua BEM UGM

Sebelumnya dikabarkan, Pigai menyebut berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, pembangunan perumahan, kampung nelayan, hingga swasembada pangan sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip HAM.

Baca juga: Bantah Teror Ketua BEM UGM, Natalius Pigai Sebut Penentang MBG Musuh Rakyat Miskin: Orang Jahat!

“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,” kata Pigai.

Ia kemudian menegaskan bahwa pihak yang ingin menghapus program-program tersebut berarti menentang hak asasi manusia.

“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang,” tambahnya.

Menurut Pigai, kritik untuk perbaikan layanan tetap diperbolehkan.

Namun, upaya untuk menghapus program yang menyangkut hak dasar masyarakat dinilai tidak dapat dibenarkan.

Baca juga: Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Bongkar Rahasia Utang Menkeu Purbaya: Krisis 1998 Sedang Ditunda!

Dikaitkan dengan Agenda PBB

Pigai juga menyebut program MBG selaras dengan dorongan komunitas internasional, termasuk harapan UNICEF terkait pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.

Ia menilai tidak tepat jika ada pihak yang meminta penghentian program yang disebutnya sejalan dengan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut.

Pigai menambahkan bahwa pelaksanaan program oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan amanat rakyat sekaligus bagian dari komitmen internasional.

“Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat.

Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin,” tandasnya.

***

(TribunTrends/Wartakota)

Jangan lewatkan berita-berita TribunTrends.com tak kalah menarik lainnya di Google News, Threads, dan Facebook