Rocky Gerung Sentil Menkeu Purbaya yang Benarkan Jokowi Terkait Whoosh: Koboi Cengeng!

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya yang sebelumnya memandang proyek Whoosh sebagai murni bisnis kini membenarkan pernyataan Jokowi yang menyebut Whoosh sebagai proyek sosial.
• Rocky Gerung menilai Menkeu Purbaya melembek terhadap Presiden ke-7 RI terkait utang Whoosh.
• Rocky Gerung menantang Purbaya yang memiliki julukan koboi itu dan meledeknya sebagai koboi cengeng.

TRIBUNTRENDS.COM - Rocky Gerung kembali menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kali ini, ahli filsafat sekaligus pengamat politik itu menyoroti sikap Menkeu Purbaya yang membenarkan pernyataan Joko Widodo (Jokowi) terkait Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Rocky Gerung menilai, Menkeu Purbaya melembek terhadap Presiden ke-7 RI terkait utang Whoosh.

Awalnya, Purbaya menolak menanggung utang Whoosh, itu didasarkan karena proyek tersebut rugi secara bisnis.

Namun, ia kemudian justru membenarkan pernyataan Jokowi yang menyebut Whoosh sebagai proyek sosial.

Hal ini membuat Rocky Gerung melayangkan kritikan kepada Menkeu Purbaya.

"Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial.

Karena itu jangan persoalkan untung ruginya.

Purbaya akhirnya membenarkan itu sedikit membenarkan.

Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan.

Jadi karena dia merugikan maka perbaya enggak mau bayar sebagai menteri keuangan," kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube-nya @RockyGerungOfficial_2024, Jumat (31/10/2025).

Menurut Rocky Gerung, jika Menkeu Purbaya menyetujui Whoosh sebagai proyek sosial, seharusnya APBN dibiarkan menanggung utangnya agar pertanggungjawabannya jelas.

"Jadi bagaimana kita mau lihat konsistensi dari Purbaya kan. Purbaya mesti katakan iya betul ada aspek sosialnya tetapi kan, tetapinya yang mesti diperkuat bahwa diduga kalau dia bersifat sosial ya APBN aja dong supaya jelas pertanggung jawabannya

"Kalau bisnis ada aspek sosial itu enggak masuk akal. Jadi kelihatannya Purbaya juga apologetik," jelasnya.

Bagi Rocky Gerung sendiri, Whoosh bukan soal manfaat sosialnya, melainkan kerugian akibat perencanaan yang diduga di-mark up.

"Poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa iya ini untuk kepentingan sosial

Maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan

Ya, bukan soal keuntungan sosial.

Kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan," papar Rocky Gerung.

"Dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi, kan.

Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di-mark up," tegas Rocky.

Pada akhirnya, Rocky pun menantang Purbaya yang memiliki julukan koboi itu.

"Sekali lagi selamat datang koboi, kita sebut saja Purbaya koboi akal sehat, tetapi harus konsisten, begitu kehilangan konsistensi dia berubah dari koboi
akal sehat Jadi koboi cengeng," kata Rocky.

Polemik utang Whoosh 

Seperti diketahui, utang KCIC atau Whoosh tengah menjadi polemik.

Total utang kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Menkeu Purbaya menolak utang Whoosh dibebankan kepada ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, seharusnya utang KCIC ditangani oleh Danantara bukan justru dibebankan kepada APBN.

Ia menilai jika KCIC di bawah Danantara KCIC sudah manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih.

Apalagi, sambung Purbaya, dividen atau pembagian keuntungan dari KCIC tidak mengalir ke negara.

"Harusnya mereka manage dari situ.

Jangan ke kita lagi.

Karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi," ujar Menkeu Purbaya dikutip dari KOMPAS.TV, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, Jokowi menyebut bahwa Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

“Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” kata Jokowi, dikutip dari KOMPAS.com, Jumat (31/10/2025).

Kuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal.

Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Menkeu Purbaya terkesan melunak dengan membenarkannya.

"(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan," kata Menkeu Purbaya, dikutip dari KOMPAS.com, Jumat (31/10/2025).

Hanya saja saat ini proyek tersebut belum benar-benar membantu mengembangkan kawasan sekitar sehingga misi Whoosh sebagai regional development belum terasa.

Oleh karenanya, diharapkan ke depan proyek Whoosh dapat menghidupkan perekonomian daerah yang dilewatinya sehingga operasional Kereta Cepat tidak terkesan hanya mengejar keuntungan saja.

"Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan.

Jadi ada betulnya," ucapnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

Perkara ini diselidiki sejak awal tahun 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim masih mencari perihal ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek kereta cepat tersebut.

“Tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa adanya dugaan tindak pidana. Kami menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu,” ujar Budi dikutip dari Antaranews, Jumat (31/10/2025).

Namun, Budi mengatakan, KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut karena kasusnya belum berada pada tahap penyidikan.

“Kami sampaikan bahwa perkara tersebut masih di tahap penyelidikan, sehingga kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan materi substansi perkaranya,” katanya.