Data APBD Kacau! Purbaya Tegaskan BI yang Pegang Kebenaran, Dedi Mulyadi dan Bobby Nasution Protes

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mencocokkan perbedaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersimpan di perbankan.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025), ketika menanggapi pertanyaan terkait polemik perbedaan data dana APBD antara Kemenkeu dan pemerintah daerah.

“Enggak, enggak ada rencana. Itu bukan urusan saya.

Biar saja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data bank sentral saja,” tegas Purbaya.

Baca juga: Gaya Santai Menkeu Purbaya Saat Diwawancarai Disorot, Tolak Dikawal Satpam, Bergurau dengan Wartawan

Polemik Perbedaan Data APBD di Perbankan

Perbedaan data dana APBD yang tercatat di bank dengan yang dimiliki sejumlah pemda menjadi sorotan publik.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa seharusnya semua pihak mengonfirmasi data langsung ke Bank Indonesia (BI), karena BI memiliki otoritas mencatat seluruh laporan keuangan perbankan di Tanah Air.

“Tanya saja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin monitor semua akun satu-satu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kebiasaan beberapa pemerintah daerah menyimpan uang APBD di rekening giro atau checking account, yang justru memberikan bunga lebih rendah dibandingkan deposito.

“Ada yang ngaku uangnya bukan di deposito, tapi di giro? Malah lebih rugi lagi.

Bunganya lebih rendah, kan? Kenapa taruh di checking? Nanti pasti akan diperiksa BPK itu,” ucap Purbaya dengan nada heran.

Bantahan dari Jawa Barat: “Data Menkeu Tidak Sesuai Realita”

Pernyataan Purbaya memicu tanggapan dari beberapa kepala daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras data yang disebut Kemenkeu, yakni dana APBD Jabar mencapai Rp 4,1 triliun tersimpan di bank.

Menurut Dedi, angka itu tidak benar. Dana yang tersedia di kas daerah Jawa Barat saat ini hanya sekitar Rp 2,4 triliun.

“Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun. Yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi saat ditemui usai mendatangi BI di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, dana tersebut tersimpan di rekening giro dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah provinsi.

Dengan penjelasan itu, Dedi berharap tidak ada lagi kecurigaan terkait pengendapan dana daerah di perbankan.

Baca juga: Purbaya Siapkan Daftar Nama yang Akan Ditangkap, Pengusaha hingga Pegawai Kemenkeu Wajib Waspada!

Bobby Nasution: “Saldo Kami Cuma Rp 990 Miliar”

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution juga memberikan klarifikasi serupa.

Berdasarkan data yang dimilikinya, dana APBD Sumut yang belum terealisasi hanya Rp 990 miliar, jauh lebih kecil dari angka Rp 3,1 triliun yang disebut Menkeu.

“RKUD kami cuma satu, di Bank Sumut. Hari ini saldonya Rp 990 miliar.

Nanti coba, apakah kami salah input?” kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Bobby menegaskan data tersebut bisa diperiksa secara terbuka oleh siapa pun.

“Silakan dibuka, itu terbuka untuk umum. RKUD kami Rp 990 miliar, itu pun sudah digunakan untuk beberapa kegiatan dan karena P-APBD,” ujarnya.

Target Serapan Anggaran 90 Persen

Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa penyerapan anggaran daerah berjalan baik dan sebagian besar dana telah dialokasikan untuk program prioritas.

“Realisasi pasti ada target, ada P-APBD, ada perubahan angka. Mudah-mudahan penyerapannya bisa di angka 90 persen,” kata Bobby optimistis.

Sinkronisasi Data Masih Jadi Tantangan

Meski pihak Kemenkeu, BI, dan sejumlah pemda telah memberikan penjelasan, polemik perbedaan data APBD masih menjadi sorotan publik dan pengamat keuangan.

Purbaya tetap berpegang pada data milik Bank Indonesia, sementara beberapa kepala daerah menilai data pusat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data fiskal daerah masih menjadi tantangan besar dalam upaya memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)