Ditinggal Anggito Abimanyu, Menkeu Purbaya Ambil Alih Kendali Pajak dan Bea Cukai: Irit Gaji!

TRIBUNTRENDS.COM - Kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kini resmi kosong setelah Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini hanya didampingi dua wakil, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Dalam suasana santai usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025), Purbaya sempat menanggapi hal ini dengan nada berseloroh namun sarat makna.

“Kelihatannya akan seperti ini terus, dua Wamen cukup. Irit gaji juga,” ujarnya sambil tertawa, menimbulkan tawa kecil di antara para awak media yang meliput.

Baca juga: Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Sebelumnya, Anggito Abimanyu dikenal memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Namun, dengan posisinya yang kini beralih ke LPS, Menteri Keuangan memutuskan untuk menangani langsung bidang strategis tersebut.

“Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai,” jelas Purbaya dengan nada tegas namun optimistis.

Menurutnya, langkah ini akan membuat koordinasi lebih efisien dan mempercepat pengambilan keputusan di sektor keuangan negara.

“Daripada saya pusing jadi two step, mendingan langsung saja,” lanjutnya, menggambarkan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan langsung ke inti persoalan.

Langkah Purbaya ini sekaligus menegaskan pendekatan efisiensi struktural di Kementerian Keuangan, di mana fokus utama kini diarahkan pada peningkatan penerimaan negara dan memperkuat basis fiskal untuk mendukung program pembangunan nasional.

Di tengah tantangan ekonomi global yang penuh dinamika, keputusan Purbaya untuk memimpin langsung sektor-sektor vital seperti pajak dan bea cukai menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan setiap rupiah penerimaan negara digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

Sebelumnya dikabarkan, Anggito Abimanyu yang selama ini dikenal sebagai ekonom berintegritas dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang tenang namun tegas, kini resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan strategis sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penunjukan ini menandai peralihan penting di tubuh lembaga yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan penugasan baru ini, Anggito bukan sekadar melanjutkan estafet kepemimpinan, tetapi juga memikul mandat yang lebih luas dan menantang dari pemerintah memperluas jaminan LPS hingga ke sektor asuransi, sebuah langkah monumental dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

“Dengan Keppres Hari Ini, Saya Otomatis Tidak Lagi Menjabat Sebagai Wakil Menkeu”

Ketika ditemui di halaman Istana Negara usai rapat kabinet terbatas, Anggito berbicara dengan tenang namun lugas. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya akan segera dilantik bersama enam pejabat lain dan jajaran ex officio LPS.

“Saya nggak tahu (siapa pengganti). Pokoknya dengan Keppres hari ini yang akan diterbitkan, saya otomatis tidak lagi menjabat sebagai wakil menkeu.

Tapi sekarang masih ya,” ujarnya dengan nada santai namun sarat makna sebuah pernyataan yang sekaligus menandai akhir masa jabatannya di Kementerian Keuangan.

Menurut Anggito, kabar penunjukan dirinya sebagai Ketua LPS baru diterima sejak sore kemarin, dan dalam waktu singkat, seluruh proses administratif langsung bergerak cepat.

Ia akan dilantik bersama enam pejabat lainnya, termasuk dua anggota ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Mandat Baru: Dari Simpanan ke Asuransi

Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya, memberikan penekanan penting agar LPS segera menyesuaikan diri dengan mandat baru sesuai amanat UU P2SK 2023, yang akan berlaku penuh mulai 2026.

“Pertama, LPS kan lembaga penjamin simpanan ya. Mandat yang baru kan disampaikan, di samping perbankan juga untuk asuransi,” jelas Anggito.

“Jadi kita akan melaksanakan penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap ataupun asuransi yang masih kurang dana segar,” tambahnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa ke depan, LPS tidak hanya menjadi pelindung nasabah bank, tetapi juga benteng terakhir bagi pemegang polis asuransi yang perusahaannya dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

***

(TribunTrends)