Kaltara Ngeluh Soal Jembatan, Menkeu Purbaya Langsung Respon, Siapkan Rp 150 M untuk Pembangunan

Sebelumnya, Purbaya juga menerima kedatangan 18 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kantornya pada hari yang sama.

Dalam pertemuan tersebut, para gubernur menyampaikan beragam aspirasi dan keluhan, terutama terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Banyak pemerintah daerah, terutama yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) rendah, mengaku kesulitan menjalankan program pembangunan karena penurunan dana transfer dari pusat.

Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk infrastruktur jembatan dan jalan penghubung, terancam tertunda.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk tetap hadir membantu daerah, khususnya wilayah perbatasan yang selama ini sering tertinggal dalam pembangunan.

Ia berharap, dengan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PU, proyek jembatan di Kaltara bisa menjadi contoh nyata perhatian negara terhadap daerah terluar.

Rencana pembangunan ini juga menjadi simbol bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kota besar atau pusat ekonomi, tetapi juga pada wilayah strategis perbatasan yang menjadi beranda depan Indonesia.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)