TRIBUNTRENDS.COM - MA (10), siswa SD di Medan, Sumatera Utara yang dihukum belajar di lantai karena persoalan SPP baru saja mendapatkan rezeki nomplok dari anak buah Presiden Prabowo Subianto.

Kasus yang dialami MA (10) mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga mendapatkan sorotan tajam pemerintahan Prabowo Subianto.

Hingga pada akhirnya, MA kini mendapatkan beasiswa pendidikan hingga jenjang SMA oleh Kader Gerindra Sumatera Utara.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona, menyatakan bahwa partainya telah memberikan beasiswa secara simbolis kepada MA dan ibunya, Kamelia, pada Sabtu (11/1/2025).

Hal itu merupakan upaya mendukung pendidikan anak-anak yang berprestasi namun terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

"Kami dari DPD Gerindra Sumatera Utara memberikan beasiswa sampai siswa tersebut selesai tamat SMA," ujar Ade Jona.

Pemberian beasiswa tersebut menegaskan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan komitmen nyata partainya dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Sosok Haryati, Guru yang Hukum Siswa SD di Medan karena Nunggak SPP, Karier Terancam: Kini Diskors

Hal ini disampaikan Ade dalam percakapan dengan Kompas.com melalui sambungan telepon pada Senin (13/1/2025).

Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari keseriusan partai Gerindra, yang sejalan dengan fokus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperhatikan sektor pendidikan.

Sebagai Ketua Umum Gerindra, Prabowo selalu menekankan pentingnya akses pendidikan yang layak bagi setiap anak bangsa, tanpa terkendala oleh masalah finansial. 

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan MA dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP sebesar Rp 180.000 selama tiga bulan, sempat viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat ibu MA, Kamelia, yang merekam kejadian tersebut sambil menangis.

Baca juga: Nasib Siswa SD di Medan Diminta Belajar di Lantai karena Sulit Lunasi SPP, Ini Reaksi Kepala Sekolah

Kejadian ini menyentuh hati banyak orang, terutama setelah melihat penderitaan yang dialami oleh seorang anak yang hanya ingin belajar, namun terkendala oleh masalah keuangan. 

Peristiwa tersebut dengan cepat menyebar di dunia maya dan memunculkan rasa simpati publik.

Hingga pada akhirnya, video tersebut mendorong berbagai pihak untuk memberikan bantuan.

Tidak hanya dari individu, tetapi juga organisasi dan partai politik, termasuk Gerindra.

Lantas, Kader Gerindra pun turut mengambil bagian dalam memberikan dukungan bagi MA dan ibunya.

Bantuan ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga memberi semangat kepada MA untuk terus melanjutkan pendidikannya tanpa hambatan.

Sosok Haryati, Guru yang Hukum Siswa SD di Medan karena Nunggak SPP, Karier Terancam: Kini Diskors

Beginilah nasib Haryati, guru yang menghukum siswa SD dengan mamaksanya untuk belajar di lantai karena nunggak SPP, kini kariernya terancam.

Setelah kasusnya viral di media sosial dan menuai beragam kecaman dari publik, kini Haryati mendapatkan sanksi dari pihak yayasan sekolah.

Kini, Haryati terpaksa mendapatkan hukuman skors setelah memberi hukuman pada siswa SD karena persoalan SPP.

Dalam peristiwa yang menyita perhatian publik, Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan, Ahmad Parlindungan, mengungkapkan bahwa hukuman duduk di lantai yang diterima seorang siswa adalah inisiatif pribadi dari wali kelas yang bersangkutan.

Hal ini muncul setelah video terkait peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat.

Ahmad Parlindungan, dalam keterangannya yang dikutip dari TribunMedan.com, menyatakan bahwa pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau aturan terkait tindakan hukuman tersebut.

Ia menjelaskan bahwa semua siswa, baik yang telah melunasi SPP atau belum, tetap diwajibkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis," tambahnya. 

Baca juga: Nasib Siswa SD di Medan Diminta Belajar di Lantai karena Sulit Lunasi SPP, Ini Reaksi Kepala Sekolah

Keterangan tersebut menggambarkan ketegasan yayasan yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang seharusnya diterapkan di sekolah.

Bahkan, Ahmad mengungkapkan bahwa adik kandung siswa yang menjadi korban dalam kejadian ini, yang juga bersekolah di kelas 1 SD, tidak membayar SPP selama tiga bulan namun tetap diizinkan mengikuti pelajaran oleh wali kelasnya.

Dengan demikian, ia menekankan bahwa tidak ada alasan bagi Haryati, wali kelas yang bersangkutan, untuk memperlakukan siswa tersebut dengan cara yang demikian.

Lebih lanjut, Ahmad Parlindungan menegaskan bahwa Haryati tidak memiliki masalah pribadi dengan orang tua siswa tersebut.

Sementara itu, pihak yayasan serta sekolah sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. 

Baca juga: Profesi Orang Tua Siswa SD di Medan yang Dihukum Belajar di Lantai karena Nunggak SPP: Kuli Bangunan

"Mediasi sudah. Sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 disini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Sekolah, Juli Sari, yang juga memberikan konfirmasi terkait insiden tersebut, mengakui bahwa siswa yang terlibat dalam video tersebut memang memiliki tunggakan SPP.

Namun, ia menambahkan bahwa pihak sekolah tidak mengetahui mengenai tindakan hukuman yang dilakukan oleh Haryati. 

"Saya juga baru mengetahui siswa tersebut di dudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis," ujarnya. Juli menegaskan bahwa tindakan Haryati tersebut merupakan keputusan pribadi tanpa koordinasi dengan pihak sekolah, yang pada akhirnya memicu kecaman dari masyarakat.

Menurut Juli, pihak sekolah sudah berusaha menangani masalah ini dengan baik.

"Wali murid juga sudah kita panggil. Saat kejadian itu orang tuanya nangis-nangis. Permasalahan ini sudah kami selesaikan hari itu juga," tambahnya. 

Meski demikian, keputusan mengenai sanksi terhadap Haryati masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Juli menegaskan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat bersama pemilik yayasan untuk menentukan langkah yang tepat ke depan. 

"Iya (pemecatan belum ada). Cuman sudah ditegur bahwa tidak boleh seperti itu, dan jangan diulang lagi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa keputusan terkait pemecatan atau tindakan lainnya akan diputuskan dalam rapat yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang.

Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya komunikasi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan yang diterapkan di sekolah.

Selain itu, juga mengingatkan bahwa setiap tindakan yang melibatkan pihak sekolah, terutama yang menyangkut hak-hak siswa, harus dilakukan dengan bijak dan penuh pertimbangan.

(TribunTrends.com/TribunJabar/Hilda Rubiah/Kompas.com/David Oliver Purba)