CPNS 2024

CPNS 2024: Contoh 10 Soal Dosen SKB, Pemerintah Meluncurkan KIP-K atau KIP Kuliah Pada Tahun?

Editor: Sinta Darmastri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Simak CPNS 2024: Contoh 10 Soal Dosen SKB, Pemerintah Meluncurkan KIP-K atau KIP Kuliah Pada Tahun?

TRIBUNTRENDS.COM - Simak CPNS 2024: Contoh 10 Soal Dosen SKB, Pemerintah Meluncurkan KIP-K atau KIP Kuliah Pada Tahun?

Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah bisa mengakses kisi-kisi atau materi pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 2024. 

SKB bertujuan menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan tahapan yang harus dilakukan peserta setelah dinyatakan lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan jadwal seleski CPNS 2024, maka tes SKB akan diselenggarakan mulai 9 - 20 Desember 2024.

Ketentuan SKB Dosen CPNS 2024

Ilustrasi pendaftaran CPNS (Instagram Kemenpan RB)

Peserta CPNS Kemendikbudristek 2024 yang memilih formasi dosen, berhak mengikuti SKB semisal lolos tahap SKD. SKB CPNS Kemendikbudristek 2024 dijadwalkan pada 9 - 20 Desember 2024. Materi yang akan diujikan dalam SKB Dosen CPNS Kemendikbudristek 2024 sebagai berikut:

1. SKB CAT BKN

  • Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  • Literasi Bahasa Inggris;
  • Penalaran dan Pemecahan Masalah; dan
  • Dimensi Psikologi.

2. SKB Tambahan via aplikasi video conference

  • Wawancara
  • Praktik Mengajar (Microteaching).

Berikut ini beberapa soal SKB CPNS 2024 Formasi Dosen yang bisa dijadikan latihan:

1. Perhatikan sejumlah Permendikbud berikut ini!

(1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

(4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

(5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Manakah dari Permendikbud di atas yang merupakan payung hukum kebijakan Kampus Merdeka...

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 4

D. 2,3 dan 5

E. Semua benar

Jawaban: E. Semua benar

----------------

Baca juga: CPNS 2024: Contoh 10 Soal Psikotes SKB, Lengkap Kisi-kisi Materi dan Kunci Jawaban untuk Latihan

2. Pada 24 Januari 2020, Episode 2 Merdeka Belajar meluncurkan arahan baru tentang...

A. Kampus Merdeka: Otonomi pembukaan prodi baru, reakreditasi bersifat otomatis, persyarat pendirian PTN BH dipermudah, kebebasan mengambil mata kuliah di luar prodi

B. Merdeka Belajar: mengganti USBN dan UN, memberikan kebebasan membuat RPP, PPDB lebih Fleksibel

C. BOS: dana bos langsung ke rek sekolah, penggunaan dana bos untuk kesejahteraan honorer, nilai satuan BOS meningkat, pelaporan melalui online

D. Program organisasi Penggerak: Sekolah penggerak, pelibatan ormas bidang pendidik, monitoring dan evaluasi praktik,

E. Guru Penggerak: pemimpin di masa depan, berpihak pada murid, pendorong transformasi Pendidikan, mewujudkan merdeka belajar

Jawaban: A. Kampus Merdeka: Otonomi pembukaan prodi baru, reakreditasi bersifat otomatis, persyarat pendirian PTN BH dipermudah, kebebasan mengambil mata kuliah di luar prodi

----------------

3. Terjadi perubahan definisi SKS dalam program Kampus Merdeka, yaitu....

A. SKS adalah Jam belajar

B. SKS adalah jam kegiatan

C. SKS adalah Jam mata kuliah

D. SKS adalah Jam belajar di kelas

E. SKS adalah Jam praktik

Jawaban: B. SKS adalah jam kegiatan

----------------

4. Dalam salah satu arahan kebijakan Kampus Merdeka berupa Permendikbud No. 4 tahun 2020 PTN, BLU dan Satker dipermudah untuk menjadi PTN BH. Berikut yang tidak termasuk kelebihan PTN BH....

A. Memiliki otonom penuh dalam mengelola rumah tangganya

B. Dana Subsidi PTN bertambah

C. Bebas melakukan kerja sama dengan pihak swasta

D. Bisa membuka prodi baru secara otonom

E. Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu

Jawaban: B. Dana Subsidi PTN bertambah

----------------

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan program studi baru dalam rangka kebijakan Kampus Merdeka, hal ini sejalan dengan peraturan...

A. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020

B. Permendikbud Nomor 4 tahun 2020

C. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020

D. Permendikbud Nomor 6 tahun 2020

E. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

Jawaban: E. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

----------------

6. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Kemendikbudristek kembali bertanggung jawab atas jenjang pendidikan tinggi sebagaimana peraturan...

A. Perpres Nomor 80 tahun 2020

B. Perpres Nomor 82 tahun 2020

C. Perpres Nomor 80 tahun 2019

D. Perpres Nomor 82 tahun 2019

E. Perpres Nomor 18 tahun 2019

Jawaban: D. Perpres nomor 82 tahun 2019

----------------

7. Sewaktu Kabinet Syahrir 1 bertugas, posisi Menteri Pengajaran dipercayakan kepada...

A. Ki Hajar Dewantara

B. Mr Mulia

C. Muhammad kavling

D. M soewandhie

Jawaban: B. Mr Mulia

----------------

8. Istilah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan muncul pertama kali semasa era pemerintahan...

A. Awal kemerdekaan

B. Demokrasi Liberal

C. Demokrasi Terpimpin

D. Orde Baru

Jawaban: D. Orde Baru

----------------

9. Departemen Pendidikan Nasional merupakan perubahan atas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada era...

A. Demokrasi Terpimpin

B. Orde Baru

C. Reformasi

D. Demokrasi Liberal

Jawaban: C. Reformasi

----------------

10. Arti bidang segi lima pada logo Kemendikbudristek berwarna biru adalah...

A. Suci bersih tanpa pamrih

B. Keagungan dan keluhuran pengabdian

C. Pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam dalam pandangan hidup Pancasila

D. Kedamaian dan keteguhan hati

Jawaban: C. Pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam dalam pandangan hidup Pancasila

----------------

11. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Hal ini dikuatkan dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang....

A. Program Indonesia Pintar

B. Kampus Merdeka

C. Program Indonesia maju

D. Merdeka Belajar

E. Program Indonesia Hebat

Jawaban: A. Program Indonesia Pintar

----------------

12. prioritas sasaran program Indonesia Pintar untuk mahasiswa adalah sebagai berikut, kecuali....

A. Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan jenjang SMA/sejenis

B. Mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin

C. Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan terluar dan tertinggal

D. Mahasiswa merupakan anak Tenaga Kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI

E. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di luar negeri

Jawaban: E. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di luar negeri

----------------

13. Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip...

A. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, mandiri dan manfaat

B. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan mandiri

C. Efisien, efektif, akuntabel, mandiri, kepatutan, dan manfaat

D. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat

Jawaban: D. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat

----------------

14. Pemerintah meluncurkan KIP-K atau KIP kuliah pada tahun...

A. 2014

B. 2015

C. 2021

D. 2020

E. 2019

Jawaban: D. 2020

----------------

15. 5 program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu prinsip....

A. Akuntabel

B. Kepatutan

C. Transparan

D. Manfaat

Jawaban: A. Akuntabel

----------------

16. Peraturan yang mengatur jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, terdapat pada....

A. Permendikbud No. 45 Tahun 2019

B. Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Perubahan No. 46 Tahun 2013

C. Permenpan RB No. 92 Tahun 2014

D. Permendikbud No. 17 Tahun 2020

E. Permenpan RB No 7 Tahun 2013

Jawaban: B. Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Perubahan No. 46 Tahun 2013

----------------

17. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik, paling sedikit dibutuhkan angka kredit …... dari unsur utama

A. 90 persen

B. 85%

C. 80%

D. 75%

E. 50%

Jawaban: A. 90%

----------------

18. Nilai kumulatif angka kredit untuk jenjang jabatan asisten ahli dosen adalah...

A. 100

B. 150

C. 200

D. 300

E. 400

Jawaban: B. 150

----------------

19. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 mengatur tentang...

A. Guru

B. Dosen

C. Akademisi

D. Mahasiswa dan Dosen

E. Guru dan Dosen

Jawaban: E. Guru dan Dosen

----------------

20. Berikut ini salah satu jabatan akademik dosen dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, kecuali...

A. Asisten dosen

B. Lektor

C. Lektor Kepala

D. Profesor

E. Rektor

Jawaban: E. Rektor

(TribunTrends.com)