Baca tanpa iklan
TRIBUNTRENDS.COM - Nama Raffi Ahmad dan Ahmad Dhani dikabarkan berpeluang menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Seperti yang ramai dibahas, Prabowo dan Gibran berencana menambah jumlah anggota kabinet dari 34 kursi menjadi 40 kursi.
Terkait peluang Raffi Ahmad dan Ahmad Dhani menjadi menteri, pihak Partai Gerindra buka suara.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait hal tersebut dan peluang dua selebriti Raffi Ahmad dan Ahmad Dhani masuk dalam kabinet Prabowo atau menjadi menteri Prabowo.
Mengingat keduanya cukup keras mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.
Baca juga: 3 Nama Diisukan jadi Menteri Keuangan Prabowo-Gibran, Ada Budi Gunadi Sadikin, Tak Ada Sri Mulyani?
"Ya kalau dilihat dari media sosial itu sudah banyak memang beredar ya. Kami anggap itu sebagai sebuah aspirasi, dinamika dan mungkin usulan-usulan dari luar," kata Dasco saat ditemui di Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2024).
"Tetapi sampai saat ini di internal belum ada pembicaraan atau penggodokan kabinet yang fix," ujarnya.
Namun menurut Dasco tidak menutup peluang artis atau selebriti masuk dalam jajaran kabinet.
Diketahui, nama-nama artis seperti Raffi Ahmad dan Ahmad Dhani begitu dekat dan aktif saat pemilu presiden beberapa bulan lalu.
"Hak warga negara yang punya hak politik dan kemudian juga berjuang dalam pilpres itu juga menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya artis, yang di luar artis juga dipertimbangkan. Demikian," katanya.
Banyaknya nama-nama yang disinyalir masuk ke kabinet Prabowo-Gibran turut membuat isu penambahan kursi kabinet mencuat.
Dasco pun mengaku bingung akan hal tersebut.
"Saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu," ujarnya.
Namun ia memastikan, saat ini Prabowo justru lebih fokus untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye.
Baca juga: Isu Menteri di Pemerintahan Prabowo jadi 40, Anies Tak Persoalkan, Ganjar: UU Sudah Batasi Jumlahnya
Pemborosan
Rencana Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah anggota kabinet dari 34 kursi menjadi 40 kursi, dinilai sangat tidak beralasan.
Meski penyebabnya adalah karena Indonesia negara besar dan memiliki tantangan yang cukup banyak, namun alasan itu dianggap terlalu dipaksakan.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Fauzi alias Ray Rangkuti.
Menurut Ray Rangkuti, alasan tersebut sama sekali tidak mendapat basis rujukan yang kuat.
“Oleh karena itu, rencana tersebut sangat patut ditolak dengan alasan yang jauh lebih kuat,” ujar Ray dari keterangannya pada Kamis (9/5/2024).
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia selama ini memang cukup berat, sehingga alasan tersebut sulit diterima dengan baik.
Meski demikian, di era Prabowo-Gibran mereka justru akan menambah jumlah anggota kabinet, yang tentunya akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)z
“Akan sangat mengkhawatirkan jika karena alasan tantangan berat, maka jumlah ditambah. Besok lusa, alasan yang sama bisa dipakai untuk tujuan menambah jumlah kabinet maka sulit membayangkan kapan solusi seperti akan berakhir,” jelasnya.
Ray berkata, alasan karena negara Indonesia besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, juga tidak dapat dibenarkan.
Saat era Jokowi dua periode, jumlah penduduk Indonesia juga besar, tapi tak pernah ada solusi akan menambah jumlah kursi kabinet.
Baca juga: Beredar Bocoran Nama Menteri & Wamen, Gibran Bicara soal Susunan Kabinet: Semua Kami Minta Masukan
“Alih-alih menambah, Jokowi malah menjanjikan akan membentuk kabinet yang ramping. Meski akhirnya, janji ini tak pernah ditepati oleh Jokowi,” ucapnya.
“Dari semua negara dengan jumlah penduduk di atas 300 juta jiwa, hanya India yang membentuk kabinet di atas 30 kursi (50 kursi). China, Amerika dan Jepang malah di bawah 30 kursi,” lanjutnya.
Tidak terkecuali, ucap dia, seperti Brazil yang memiliki tingkat populasi cukup banyak dan negara dengan kategori ekonomi berkembang.
Di kalangan negara Asean, hanya Indonesia yang menentukan jumlah kursi mencapai 34 kementerian.
“Bertentangan dengan prinsip efesiensi dan efektivitas. Jika bertambah mencapai 40 kursi maka kabinet bukan saja membengkak, tapi juga turunannya,” tutur Ray.
Sebagai contoh adanya kursi Wakil Menyeri, Staf Menteri, pengamanan, akomodasi, transportasi dan sebagainya.
Jika berhitung secara kasar saja maka akan 40 Menteri ditambah 20 Wakil Menteri, lalu 40 staf menteri serta 20 staf Wakil Menteri.
“Beserta dengan itu, harus ada kantor dan staf penunjang lainnya. Tak terbayang berapa banyak uang negara yang habis untuk hal ini,” ketus Ray.
Selain itu, Ray memandang rencana ini tak sesuai dengan desain perumahan dan perkantoran baru di IKN.
Sebab, sejauh ini, desain kantor pemerintah di IKN disesuaikan dengan UU Kementerian yang berjumlah 34 orang.
“Dan dengan sendirinya, kantor yang disediakan juga dengan sejumlah itu maka jika ada penambahan kementerian baru, desain tambahan harus dibuat. Termasuk rencana pembiayaannya,” imbuh Ray.