TRIBUNTRENDS.COM - Viral di media sosial curhatan seorang ibu hamil di Gandul, Cinere, Depok yang mengikuti program pencegahan stunting.

Sudah mengantre hampir dua jam, dirinya hanya mendapatkan tiga potong menu nugget buatan rumahan.

Tak selang beberapa lama, ibu hamil itu kemudian mengeluhkan makanan yang diberikan mirip nugget yang selama ini diberikannya kepada anaknya.

Keluhan ibu hamil itu pun menjadi viral di media sosial.

Baca juga: Bantu Pengentasan Stunting, Wapres Maruf Amin Beri Apresiasi untuk Kompas Gramedia & Kadin

Diketahui, ibu hamil tersebut merupakan peserta program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari di Kota Depok.

Curhatan ibu hami ini juga mengundang perhatian DPRD Kota Depok serta Dinas Kesehatan Kota Depok. 

Hal itu terkait anggaran Rp 18 ribu per orang.

Menu Stunting

Ibu hamil tersebut mendapatkan menu stunting tiga potong nugget dari Posyandu di kawasan Gandul, Cinere, Kota Depok, setelah mengantre dari pukul 09.30 WIB.

Namun, ibu hamil itu mengaku tidak kunjung mendapatkan materi dari kader hingga pukul 11.00 WIB.

Sang ibu mengaku hanya ditimbang dan diukur tinggi badannya lalu diberi makanan tambahan hanya berupa 3 potong nuget di dalam sebuah wadah toples plastik.

Karena kecewa, dia kemudian mengungggah kisahnya di akun Instagranm @depok23jam, Rabu (15/11/2023).

"Saya salah satu orang tua yang ikut program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari," kata sang ibu.

"Hari pertama, saya datang dari jam 9:30 pagi, nunggu sampai jam 11 siang baru selesai, gak ada materi apa-apa dari kader. 

Datang hanya untuk nimbang, sama ukur TB. Selanjutnya, duduk bengong nungguin makanan tambahan," ujarnya.

Tidak Disediakan Air Minum

Ibu hamil itu juga prihatin petugas di Posyandu tidak menyediakan air minua mesku telah menunggu selama berjam-jam.

Dia melihat tidak ada air mineral yang diberikan kepadanya saat menunggu.

"Tidak ada air minum yang disediakan selama nunggu di situ. 

Kagetnya, pas makanan datang cuma 3 biji nugget di dalam toples," katanya.

Baca juga: VIRAL Emak-emak Heran Datang Posyandu Anaknya Diberi Jajanan Rp 500an: Gimana Bisa Cegah Stunting?

Kekagetan sang ibu bukan hanya disitu saja.

Ia juga diminta mengembalikan toples plastik untuk isi ulang nuget keesokan harinya.

"Anehnya, toplesnya suruh di balikin buat isi ulang besok. 

Suami saya komplen, nunggu selama itu gak ada air minum segelas pun, dan yang ditunggu-tunggu datang, itu pun cuma makan yang Alhamdulillah sering kita kasih untuk makan anak saya," ujarnya.

Dikeluarkan dari Grup WA

Karena komplain ke petugas Posyandu, bumil tersebut mengaku dikeluarkan dari grup Whatsapp ibu-ibu hamil yang mendapatkan tambahan menu pencegah stunting.

"Di hari selanjutnya, saya gak dibolehin datang lagi sama suami dan saya dikeluarin dari grup WA," kata sang ibu.

Alasan dikeluarin dari grup WA, kata sang ibu, karena suaminya di tanggal 11 November 2023 komplain ke kader posyandu.

"Ini sebenarnya program apaan dan kenapa kita nunggu sampai selama itu sementara yang ditunggu cuma sekedar nuget 3 biji. 

Kalau memang ini dari Dinkes kenapa kader-kader tidak menjelaskan kandungan gizi dari naget yang tadi dibagi," katanya.

Menurut sang ibu, suaminya juga meminta video proses pembuatan nuget tersebut apakah layak dimakan atau tidak.

"Suami saya juga minta video proses pembuatan nuget tersebut apakah layak untuk dimakan (higenis) apa tidak, tapi jawabannya tidak ada soalnya nagetnya ini buatan rumahan bukan olahan pabrik," kata sang ibu.

Sejak suaminya komplain itulah, kata sang ibu, ia dikeluarkan dari grup dan tidak lagi ikut program tersebut.

"Semenjak komplain, sorenya saya di keluarin dari grup WA dan anak saya sudah tidak diikutkan program ini. 

Ini di Posyandu kawasan Gandul Cinere," katanya.

Sorotan DPRD Kota Depok

DPRD Kota Depok menyoroti makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kota Depok.

Menu yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok ini dinilai tidak memenuhi standar gizi.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengaku menerima keluhan dari kader-kader Posyandu terkait pembagian makanan tambahan bagi anak-anak penderita stunting ini.

"Saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," kata Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023).

Menurut informasi yang didapatnya dari para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop.

"Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," jelasnya.

Baca juga: TAK Kunjung Hamil Malah Kena Kanker, Istri Pilu Suami Nurut Ibunya, Kini Dicerai & Diusir dari Rumah

Yeti menilai menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 18.000 per orang.

"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. 

Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya.

Para kader Posyandu, lanjut Yeti, malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga sasaran stunting karena makanan yang jauh dari nilai gizi.

"Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," papar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Yeti meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini.

"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," imbuhnya.

Reaksi Dinas Kesehatan Depok

Keluhan warga terkait program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita penderita stunting di Kota Depok direspon dinas kesehatan.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan pemberian makanan tambahan ini sudah sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

"PMT ini sudah sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes. PMT ini harus pangan lokal. Jadi kita tidak memberi PMT dari pabrikan seperti biskuit, susu dan lain-lain," kata Mary di Kantor PWI Kota Depok, Jl. Melati Raya No.3, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (15/11/2023).

Dia menjelaskan PMT harus diolah dari pangan untuk dikonsumsi balita yang mengalami persoalan gizi.

"Pemberian PMT lokal ini disertai edukasi. Kita kerja sama dengan Ocan Bananas (Ojek Cantik Bawa Makanan untuk Balita Stunting) untuk distribusinya," paparnya.

Dengan menggandeng Ocan Bananas, Mary berharap bisa memberikan edukasi kepada orang tua penderita stunting.

"PMT lokal ini terdiri dari 6 hari kudapan dan 1 hari menu makanan lengkap. Pada hari ketujuh, menu makanannya lebih lengkap Kita kumpulkan balita dan ibunya untuk diberiakan edukasi terkait stunting," tuturnya.

Menurut Mary, warga keliru memahami PMT ini karena berharap menu makanan lengkap setiap hari. Karena itu, ketika menu yang datang berupa kudapan seperti tahu, olahan kentang, otak-otak maka banyak yang protes.

"Persepsi ini yang perlu diluruskan di masyarakat. PMT yang kita berikan berupa menu makanan lengkap sekali seminggu dan kudapan 6 kali seminggu. Kudapan ini bisa diberikan disela waktu antara waktu makan utama," ucapnya.

Dia berharap setelah PMT dilaksanakan selama 28 hari (10 November-7 Desember 2023), para ibu balita stunting sudah mengerti cara menyiapkan makanan bergizi bagi anaknya.

"Dengan program ini, kita ingin program Indonesia Emas tahun 2045 terwujud. Program ini harus dimulai dari mengatasi stunting anak-anak balita saat ini agar memiliki daya saing dengan negara lain," tegas Mary.

Baca juga: Apa Arti Stunting Istilah Viral TikTok? Sebutan Gitasav pada Netizen Disayangkan Anji, Ini Maknanya

Mary menjelaskan PMT ini digelar karena Pemkot Depok mendapat dana insentif dari pemerintah pusat melalui Wakil Presiden.

"Wapres memberikan penghargaan kepada kota/kabupaten yang angka stuntingnya dibawah angka nasional," imbuhnya.

Angka stunting nasional ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024. Sementara angka stunting Kota Depok sebesar 12,6 persen pada 2022.

Program PMT ini menyasar 9.882 balita stunting di Depok dengan nilai Rp 18.000 per orang. Program ini dilaksanakan selama 28 hari dengan anggaran mencapai Rp 4,9 miliar.

"Alokasi anggaran per balita ini termasuk biaya pajak, administrasi di aplikasi, transportasi, kemasan dan sebagainya," tandas Mary.

***

Artikel ini diolah dari TribunDepok