4 Kabupaten dengan Kemiskinan Terparah di Papua Tengah, Juaranya Intan Jaya, Disusul Puncak Jaya

Inilah 4 kabupaten dengan kemiskinan paling parah di Papua Tengah, nomor 1 kabupaten Intan Jaya, yang disusul Puncak Jaya dan Deiyai.

TRIBUNTRENDS.COM - Provinsi Papua Tengah adalah hasil pemekaran dari Provinsi Papua, bersama dengan dua provinsi baru lainnya yaitu Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Pemekaran ini disahkan pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.

Sehingga Papua Tengah masih memiliki pekerjaan besar untuk menurunkan angka kemiskinan.

Baca juga: Melebihi Balikpapan dan Bontang, Inilah Peringkat Pertama Kota Paling Makmur di Kalimantan Timur

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Provinsi Papua Tengah pada September 2024 adalah 27,60 persen.

Lalu di manakah yang paling besar persentase kemiskinannya?

Berikut ini 4 kabupaten dengan persentase kemiskinan terbesa di Papua Tengah.

1. Kabupaten Intan Jaya

Kabupaten Intan Jaya menduduki posisi pertama sebagai wilayah termiskin di Papua Tengah dengan persentase kemiskinan mencapai 41,42 persen.

Wilayah ini memiliki akses transportasi yang terbatas, dengan sebagian besar daerah hanya dapat dijangkau melalui jalur udara atau jalan setapak. 

2. Kabupaten Deiyai

Di posisi kedua terdapat Kabupaten Deiyai dengan tingkat kemiskinan sebesar 39,01%.

Meski memiliki potensi sumber daya alam dan perikanan air tawar yang besar.

Akan tetapi pemanfaatan potensi ini belum maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan dukungan teknologi.

3. Kabupaten Puncak

Kabupaten Puncak menempati urutan ketiga dengan angka kemiskinan 37,49%.

Kondisi geografis yang bergunung-gunung membuat transportasi dan distribusi barang menjadi sangat mahal.

Masyarakat Puncak sebagian besar menggantungkan hidup pada bercocok tanam dan peternakan tradisional. 

4. Kabupaten Puncak Jaya

Puncak Jaya berada di posisi keempat dengan tingkat kemiskinan 35,94%.

Walaupun memiliki potensi perkebunan dan hutan yang luas, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan membuat pembangunan manusia berjalan lambat.

Pemerintah daerah bersama pusat terus berupaya mendorong program pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain itu membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk memperbaiki kondisi ini.

(TribunTrends.com/MNL)