Sosok Ade Rosiade, Anggota DPR Sebut Ahok 'Bacot' di Kasus Korupsi Pertamina, Mertua Pratama Arhan

TRIBUNTRENDS.COM - 

Rapat antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina (Persero) sempat panas ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.

Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta holding-nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, bercerita bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya buzzer Ahok pada 1 Maret 2025.

Andre mengeklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai buzzer Ahok.

"Buzzer-nya banyak, akunnya following-nya 0, followers-nya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu buzzer Ahok," ujar Andre.

Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya buzzer itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.

Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina.

Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak satu kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu.

"Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, 'Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden'. Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut," jelasnya.

"Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina," sambung Andre.

Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi.

Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN.

Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum.

"Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, 'Lanjutkan langsung proses hukum'. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?" tukas Andre.

Setelah itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre.

Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak.

"Panggil Ahok ke sini," teriak Rieke.

"Ngapain dipanggil? Ngapain kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan," balas Andre.

Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK.

Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu.

"Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia ngebacot, 'Oh saya punya data'. Lah elu ngapain saja bro selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo," imbuh Andre.

Baca juga: Azizah Salsha Hamil? Pratama Arhan Pamer Momen Pegang Perut Istri, Menantu Andre Rosiade: Bismillah

Profil dan Sepak Terjang Andre Rosiade

Andre Rosiade merupakan pengusaha manufaktur dan politikus Partai Gerindra.

Ia menjabat anggota DPR-RI sejak 2019.

Andre Rosiade juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.

Pria kelahiran Padang, Sumatra Barat, 7 November 1978 ini merupakan loyalis Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Dirinya politikus Partai Gerindra, dan duduk sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.

Pada Pilpres 2024, ia merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat, mengutip Wikipedia.

Sementara saat kampanye Pilpres 2019, ia merupakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Pada Pilpres 2024, ia merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat.

Andre pernah menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilu 2009, ia pernah maju sebagai calon anggota DPRD Kota Tangerang dari PKS untuk daerah pemilihan Tangerang 4 (Cipondoh dan Pinang), tetapi ia tidak berhasil.

Andre memulai karier sebagai konsultan PT Indoconsult.

Lantas pada 2003, ia mendirikan PT Hasil Usaha Anak Bangsa dan menjadi direktur utamanya.

Selanjutnya ia juga mendirikan beberapa perusahaan dan menjadi direktur utama dari PT Kaze Internasional Selaras, PT Cahaya Azizah, dan CV Putri Pertama.

Ia juga menjadi Komisaris PT Garda Benteng Indonesia dan CV Ammar Jaya.

Perusahaan yang dipimpinnya bergerak di bidang kontraktor peralatan pabrik dan penyediaan oli dan petugas keamanan di pabrik-pabrik besar seperti PT Semen Padang dan sejumlah pabrik di Tangerang.

Lantas berikut Riwayat Pendidikan Andre, mengutip dpr.go.id.

- SD , YOS SUDARSO PADANG . Tahun: 1985 - 1991

- SMP , YOS SUDARSO PADANG . Tahun: 1991 - 1994

- SMA , SMA 2 PADANG . Tahun: 1994 - 1997

- S1 FE, UNIVERSITAS TRISAKTI. Tahun: 1997 - 2002

Riwayat Organisasi

- DPP Partai Gerindra, Sebagai: Wakil Sekretaris Jenderal. Tahun: 2015 - 2019

- KAMMI Jakarta Barat, Sebagai: Ketua. Tahun: 2000 - 2001

- Univesitas Trisakti, Sebagai: Presiden Mahasiswa. Tahun: 2000 - 2001

Pernah Gerebek PSK

Seiring dengan kabar perselingkuhan itu, netizen di platform X kembali mengungkit momen Andre Rosiade yang melakukan penggrebekan prostitusi online di Padang beberapa tahun lalu.

Pada tahun 2020 silam, Anggota DPR RI Andre Rosiade bersama tim Ditreskrimsus Polda Sumbar menggerebek prostitusi online di Padang.

Kabar yang beredar, penggerebekan PSK itu merupakan skenario yang sengaja disusun Andre.

Andre mengunggah aksi penggerebekan itu di akun Instagram miliknya pada 27 Januari 2020.

Hingga akhirnya, aksi politikus Partai Gerindra itu pun dikritik berbagai pihak.

Termasuk Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang menilai Andre telah melampaui kewenangan sebagai anggota legislatif.

Sementara Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyebut tindakan Andre tidak manusiawi.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, Andre telah bertindak seperti aparat penegak hukum.

Lucius dapat memahami alasan Andre yang berupaya menyerap aspirasi konstituen di dapil.

Namun, lanjut Lucius, Andre tidak bisa bertindak sembarangan karena anggota dewan terikat pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Alih-alih berkoordinasi dengan pihak terkait atau membawa persoalan itu ke DPR untuk dicarikan solusinya, Andre malah bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum," kata Lucius, Kamis (6/2/2020).

Lucius mengatakan, semestinya Andre bisa membawa persoalan prostitusi online itu untuk dibahas di DPR untuk kemudian dirumuskan dalam undang-undang atau kebijakan nasional.

(KOMPAS.com/ Adhyasta Dirgantara) (Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (BangkaPos.com/Fitri Wahyuni)

Artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dan Tribunnews.com