CPNS 2024: Kisi-Kisi SKB CPNS Terbaru, Materi Pokok untuk Semua Jabatan, Resmi dari KemenpanRB, PDF

TRIBUNTRENDS.COM - Yuk simak CPNS 2024: Kisi-Kisi SKB CPNS Terbaru, Materi Pokok untuk Semua Jabatan, Resmi dari KemenpanRB, PDF

Berikut ini kisi-kisi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Materi ini resmi tertuang dari Surat Menteri PANRB pada 4 November 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah merilis kisi-kisi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 terbaru untuk semua jabatan.

Materi pokok SKB CPNS 2024 tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor: B/5457/M.SM.01.00/2024 yang diterbitkan pada 4 November 2024.

Dalam lampiran surat tersebut diuraikan materi pokok soal yang akan diujikan dalam SKB CPNS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jabatan yang dibuka dalam seleksi CPNS tahun ini.

SKB CPNS adalah tes yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.

Seperti diketahui, SKB akan memiliki bobot 60 persen saat pengolahan hasil akhir kelulusan CPNS, sementara SKD hanya 40 persen.

Oleh karena itu, peserta sebaiknya mempersiapkan diri mengikuti SKB agar dapat meraih nilai maksimal sehingga peluang lolos seleksi CPNS 2024 semakin tinggi.

Baca juga: Ketentuan Kisi-kisi Materi SKB Seleksi CPNS 2024, Bobot Nilai hingga Jadwal Pelaksanaan SKB CAT

Berikut beberapa materi pokok kisi-kisi SKB CPNS 2024 terbaru yang diterbitkan KemenPANRB.

1. Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama

• Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
• Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
• Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
• Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
• Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
• Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

2. Administrator Kesehatan Ahli Pertama

• Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
• Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
• Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan
• Tata Kelola Bidang Kesehatan
• Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
• Jabatan Fungsional Adminkes
• Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
• Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
• Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
• Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
• Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

• Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
• Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
• Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
• Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
• Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif
• Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif
• Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
• Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengambangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Analis Akuakultur Ahli Pertama

• Pedoman tentang pembudidayaan ikan
• Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
• Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
• Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya
• Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
• Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
• Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya

5. Analis Anggaran Ahli Pertama

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Nota Keuangan R-APBN TA 2024
• UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
• UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
• UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
• PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran