Kumpulan Kunci Jawaban TWK SKD CPNS: Indonesia Adalah Negara Hukum Tercantum Dalam Pasal

TRIBUNTRENDS.COM - Simaklah kunci jawaban soal TWK SKD CPNS 2018: Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam pasal berapa dalam UUD 1945 setelah amandemen?

Pada laman ini kita akan membahas soal soal TWK SKD CPNS 2018. Dari 100 soal SKD CPNS 2018, soal TWK terdiri dari 35 soal. Untuk lolos TWK, seorang pelamar CPNS 2018 wajib melewati passing grade 75. Atau angka minimal yang perlu didapatkan pelamar CPNS 2018 untuk soal TWK adalah 75. Artinya seorang pelamar CPNS 2018 paling tidak mesti menjawab 16 soal dengan tepat dalam TWK. Sebab satu jawaban benar dalam TWK SKD CPNS 2018 memiliki nilai 5. Sedangkan jawaban salah diberi nilai nol. 

Tiap tahunnya pasti soal yang diberikan berbeda-beda, namun ada beberapa soal yang kerap keluar selama ujian berlangsung. Inilah daftar soal yang kerap keluar dalam TWK SKD CPNS 2018 : 

1. Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam pasal berapa dalam UUD 1945 setelah amandemen?

2. Kedaulatan RI berada di tangan rakyat, tercantum dalam pasal berapa di UUD 1945 setelah amandemen? 

Untuk menjawab 2 soal ini maka pelamar CPNS 2018 mesti hafal pasal 1 UUD 1945 setelah amandemen, yakni :

Pasal 1

ayat 1.Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

ayat 2.Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

ayat 3.Negara Indonesia adalah negara hukum.

3. Sebutkan pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen yang membatasi masa jabatan seorang Presiden RI?

Jawaban soal ini terdapat dalam pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'. 

4. Berapa banyak jumlah dukungan anggota DPR yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pemberhentian Presiden, serta berapa banya anggota DPR yang mesti hadir dalam rapat paripurna MPR Untuk mengambil keputusan memberhentikan seorang Presiden berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen? 

Ada 2 pasal yang digunakan untuk menjawab soal ini. Pertama adalah pasal 7B ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi 'Pengajuan permintaan dewan perwakilan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir dalamm sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.

Pasal kedua untuk menjawab soal ini adalah pasal 7B aya 7 yang berbunyi 'Keputusan Majelis Permusyawaratan rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.'