Sosok Dewi Kencana, Kontroversi Patung 12 Meter di Puncak Bogor, Jawa Barat, Ada Ancaman Dirobohkan

TRIBUNTRENDS.COM - Polemik dan kontroversi Patung Dewi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat berlanjut.

Sebelumnya, disebut bahwa para santri dan ulama mengancam akan robohkan Patung Dewi Kencana yang berukuran 12 meter itu.

Patung Dewi Kencana ini berada di kawasan Pakis Hills, Puncak Bogor juga menuai protes dari masyarakat hingga ada tindakan dari PJ Bupati Bogor.

Pasalnya, patung setinggi 12 meter itu dinilai tidak sesuai dengan unsur kebudayaan lokal di wilayah tersebut.

Penolakan ini terus bergaung bahkan oleh para santri dan ulama yang ada.

Patung Dewi Kencana setinggi 12 meter yang dibangun di kawasan Puncak Bogor tengah menuai perbincangan.

Bahkan, pihak pemerintah daerah sampai ikut bertindak.

Patung Dewi Kencana di Puncak Bogor menimbulkan kemarahan santri.

Santri bahkan mengancam melakukan tindakan pembongkaran patung Dewi Kencana di Puncak Bogor.

Baca juga: Diprotes Tak Mirip, Patung Bung Karno di Banyuasin Dibuat Ulang, Bentuk Wajah Berubah, Sudah Mirip?

Patung Dewi Kencana berdiri di kawasan wisata Pakis Hills, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Informasinya Patung Dewi Kencana berukuran sekitar 12 meter.

Patung yang disebut sebagai Ratu Kerajaan Majapahit itu dibuat menggunakan bambu.

"Ada ancama dari sebagian santri menginginkan patung ini dibongkar," kata Kepala Desa Tugu Selatan Eko Windiana, seperti dikutip Tribun Jatim dari Tribun Bogor

Eko menegaskan pihak desa hingga ulama menolak keras keberadaan Patung Dewi Kencana di Puncak Bogor.

"Kami bersama Ulama Puncak Bogor dan warga Tugu Selatan menolak patung ini," tegas Eko.

Eko didukung oleh para santri dan ulama terkait boikot keberadaan Patung Dewi Kencana tersebut.

Demi mencegah konflk yang tak diinginkan atas penolakan tersebut, Eko Windiana mengaku sudah berkirim surat pada pihak Pakis Hills.

"Kami ingin mencegah konflik," kata Eko.

Sementara itu, Camat Cisarua turut buka suara terkait konflik yang terjadi di tengah masyarakat tersebut.

Camat Cisarua Heri Risnandar menerangkan warga Puncak Bogor menolak Patung Dewi Kencana karena tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Kata Heri masyarakat Sunda atau Puncak Bogor merupakan bagian dari sejarah Kerajaan Pajajaran.

Sedangkan Dewi Kencana merupakan Ratu Kerajaan Majapahit.

Sebatas informasi bahwa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran memiliki sejarah hitam.

Dua kerajaan ini pernah berperang yang dikenal sebagai Perang Bubat.

"Jadi masalah soal patung ini yang mungkin bisa jadi enggak sejalan dengan kearifan lokal, kita tahu Bogor merupakan bagian dari Jawa Barat dengan sejarah Pajajarannya. Sedangkan Dewi Kencana merupakan petinggi dari Kerajaan Majapahit," kata Heri Risnandar.

Humas Pakis Hills Jatnika menekankan bahwa Patung Dewi Kencana di Puncak Bogor sama sekali tak berkaitan dengan Kerajaan Majapahit.

"Tidak ada hubungan dengan Majapahit," katanya.

Dalam bentukannya, Patung Dewi Kencana dalam posisi tangan kirinya memegang pucuk daun teh.

Menurutnya hal tersebut melambangkan dukungan terhadap potensi wisata di Puncak Bogor.

"Sebagai pengusaha lokal, seharusnya orang lokal bangga jadi pengusaha di Puncak," katanya.

Sementara itu, aktivis kemanusiaan Permadi Arya atau karib disapa Abu Janda justru mendukung pihak Pakis Hills.

Abu Janda menyinggung soal dugaan prostitusi di wilayah Puncak Bogor.

"patung = haram, prostitusi berkedok kawin kontrak untuk tamu arab = harum

sama patung aja takut gimana mau lawan tank merkava israel?," tulis Abu Janda di akun Instagramnya, dikutip TribunJatim.com via Tribun Bogor

Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu angkat bicara terkait permasalahan pembangunan Patung Dewi Kencana di tempat wisata Pakis Hills, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sebagaimana diketahui, Patung Dewi Kencana yang berada di kawasan Puncak Bogor itu menuai protes dari masyarakat.

Pasalnya, patung setinggi 12 meter itu dinilai tidak sesuai dengan unsur kebudayaan lokal di wilayah tersebut.

Merespons hal tersebut, Asmawa Tosepu mengaku sudah mendapat laporan terkait polemik yang terjadi.

Akan tetapi, ia tidak mau gegabah untuk memberikan keputusan.

"Saya mau lihat ke lapangan seperti apa permasalahannya, pastinya aparat di wilayah pak camat dan pak lurah sudah memahami konsep pembangunan itu, nanti saya akan konfirmasi kembali," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).

Ia mengatakan perlu dilakukan kajian terlebih dulu untuk mempertimbangkan dasar pembangunan patung di kawasan Puncak Bogor tersebut agar permasalahan ini menemukan win-win solution.

"Nanti kita lihat dasar pembangunannya apa, kalau dalam konteks menghadirkan wisatawan kenapa tidak, tapi kita lihat dulu apa sih persoalannya," pungkasnya.

(*)

(TRIBUNTRENDS/TribunJatim.com)