Koar-koar Soal HAM & TNI, BEM UI Ditantang KKN di Papua, Bos Rental Mobil: Kena Malaria Minta Pulang

TRIBUNTRENDS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik TNI soal Hak Asasi Manusia di Papua.

Akibat dari kritikannya itu, kini muncul tantangan yang ditujukan kepada anggota BEM UI untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Papua.

Bahkan YouTuber Bobon Santoso akan memberikan seluruh pendapatannya dari YouTube akan diberikan.

Selain itu, bos rental mobil juga bersedia mengjemput BEM UI yang KKN di Papua secara gratis dari bandara sampai ke tempat tujuan.

Baca juga: Ngeri! Bobon Santoso Buka Suara Terkait Polemik BEM UI-TNI, Tantang KKN ke Papua & Beri Gaji YouTube

Unggahan akun media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua, berbuntut panjang.

Sederet pihak angkat bicara hingga oknum TNI menantang BEM UI untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tinggal.

Melalui Instagram resmi @bemui_official, BEM UI mengkritik pelanggaran HAM. Postingan itu diberi judul “TNI Aniaya Sipil, Hentikan Pelanggaran HAM di Papua!” yang diunggah pada Selasa (26/3/2024).

Dalam postingan itu BEM UI merujuk video yang beredar beberapa waktu lalu saat TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua.

Mereka juga menunjukkan fakta-fakta kekerasan di Papua dan menyebut sunber referensinya.

Mereka mengklaim kasus tersebut bukan pertama kali terjadi, kekerasan yang dilakukan aparat kerap terjadi di wilayah tersebut dan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut BEM UI adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. 

“Beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga di Papua telah menggemparkan publik.

Kasus tersebut bukan satu-satunya, data menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HAM mencakup kekerasan aparat terhadap sipil di Papua beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan HAM yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang, tulis BEM UI dalam keterangan postingan.

“Oleh karena itu, sudah semestinya Indonesia sungguh-sungguh menyikapi pelanggaran HAM di Papua dengan mengadakan investigasi menyeluruh dan memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan transparan.