Nasi dan Tahu, Anggaran Makan Bimtek KPPS di Pasaman Barat Diduga Disunat, Peserta Beli Lagi di Luar

TRIBUNTRENDS.COM - Dugaan penyunatan anggaran makan untuk bimtek Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kembali mencuat.

Kali ini ramai beredar di media sosial penampakan menu makan siang bimtek anggota KPPS di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebelumnya, KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo juga mendapatkan snack yang kurang layak.

“Kami hadir sebagai anggota KPPS di Aula Kampus Yappas untuk mengikuti Bimtek pada Minggu (28/1/2024) kemarin, namun ada hal yang membuat kami bertanya yaitu mengenai porsi makan,” kata salah seorang anggota KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada TribunPadang.com, Selasa (30/1/2024) pagi.

Menurutnya, porsi makan siang yang mereka terima dari panitia kegiatan tidak wajar dan layak.

Baca juga: Berapa Gaji Ketua dan Anggota KPPS 2024? Heboh Diparodikan di Sosmed, Jabatan Mantu Idaman Mertua

Pasalnya porsinya begitu sedikit dan ditambah lauknya cukup kecil, bahkan ada diantara mereka yang tidak mendapat sayur.

“Nasinya memang nasi kotak, namun porsinya sangat sedikit. Menurut saya kalau porsi segitu hanya seharga Rp10 ribu, karena disini juga ada harga Rp15 ribu yang porsinya jauh lebih banyak dan lengkap,” ungkapnya.

Hal itu sebutnya tidaklah wajar, apalagi mereka saat itu berkegiatan mulai dari pagi hingga sore.

“Kalau untuk makan dengan kegiatan satu hari, itu tidak pantas. Hingga sebagian dari kami terpaksa membeli nasi kembali dari luar untuk tambah, karena memang porsi nasi itu tidak cukup untuk kami makan siang,” ujarnya.

Selain itu, makan siang ketika kegiatan itu menurutnya juga sangat terlambat. Dimana mereka baru mendapatkan nasi untuk makan siang pada pukul 14.00 WIB.

“Sudah porsinya sedikit, ditambah waktu makannya juga jauh terlambat. Menurut kami hal ini perlu menjadi perhatian, karena nantinya kami akan bekerja penuh pada hari pencoblosan, tentu kesehatan kami juga perlu diperhatikan,” ucapnya.

Bimtek yang berlangsung saat itu sebutnya dihadiri sekitar 200 orang KPPS dari tiga nagari, yakni Nagari Pujorahayu, Nagar Ophir dan Nagari Giri Maju.

Terpisah, Sekretaris KPU Pasaman Barat Zaidi ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan bahwa pihaknya dari sekretariat KPU Pasaman Barat tidak ikut dalam hal pengadaan konsumsi Bimtek KPPS tersebut.

“Kami dari KPU hanya membuatkan RAB untuk masing-masing Kecamatan. Sedangkan untuk pengadaannya kami serahkan sepenuhnya kepada PPK dan PPS di masing-masing Kecamatan,” katanya.

Baca juga: Nasib Petugas KPPS Pangandaran, Baru Dilantik Sudah Dipecat Gegara Salam 2 Jari, Dianggap Tak Netral

Ia juga menyebut, bahwa saat ini anggaran untuk KPU sendiri belum cair dan masih dalam proses, akan tetapi proses tahapan harus tetap berjalan sehingga pihaknya meminta kepada PPK dan PPS untuk mencarikan solusi terhadap hal tersebut.

“Kami sangat salut terhadap PPK dan PPS, walaupun anggaran belum cair namun kegiatan dapat berjalan,” ujarnya.

Akan tetapi terkait permasalahan ini, pihaknya juga sudah memanggil ketua PPK yang bersangkutan untuk meminta keterangan.

“Dari keterangan beliau, pengadaan nasi makan siang ini diserahkan kepada pihak ketiga karena memang pihaknya belum ada anggaran langsung. Namun untuk kedepan, ia menyebut sudah mengganti tempat pemesanan nasi tersebut agar tidak terulang hal yang sama,” jelas Zaidi.

Kemudian, Zaidi menegaskan bahwa jauh sebelum ini pihaknya juga sudah menyampaikan kepada seluruh PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran apalagi mengurangi hak KPPS.

“Sudah jauh hari kita ingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran yang ada, agar tidak terjadi persoalan yang dapat menyebabkan terganggunya proses Pemilu yang sedang berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan wartawan TribunPadang.com telah mencoba untuk konfirmasi kepada Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo, Indra namun belum ada jawaban.

Konsumsi KPPS Sleman Diprotes, Anggaran Rp15.000 Disunat Jadi Rp2.500, Emang Boleh Sehemat Ini?

Sajian konsumsi saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral di media sosial.

Konsumsi dinilai tak layak karena dinilai lebih mirip konsumsi acara lelayu atau layatan kematian warga. 

Snack itu berupa cemilan pastel, roti, dan air mineral kemasan gelas. 

Padahal dari informasi KPU Sleman, anggaran untuk penganan per orang yang diserahkan vendor Rp 15 ribu.

Warganet pun ramai mengeluh seperti yang dibagikan oleh akun X @yourfutureasset pada Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Kota Kediri Kini Siaga, Siapkan Tim Medis, Antisipasi Petugas KPPS Sakit

Selain mengeluhkan mengenai konsumsi, pemilik akun juga mempertanyakan tidak adanya uang transportasi bagi para anggota KPPS yang dilantik.

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini," tulisnya.

"Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu," lanjutnya.

Pemilik akun juga mengunggah sejumlah akun seperti KPU Sleman, Humas KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga KPU pusat.

Anggaran Disunat

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama mengatakan, snack atau konsumsi saat pelantikan KPPS itu diserahkan kepada pihak vendor.

Pihak vendor tersebut menyatakan sanggup untuk menyediakan snack seharga Rp15.000.

"Snack seharga Rp 15.000, sekitar 24 ribu KPPS dan mereka (vendor) sanggup," kata Yuyud, dilansir dari Kompas.com.

"Dalam rapat menyatakan sanggup, dia katanya punya titik-titik yang bisa membantu di setiap kapanewon," sambungnya.

Baca juga: Gak Layak! Geram Ketua KPU Sleman, Konsumsi Pelantikan KPPS Mirip Snack Lelayu: Gak Memanusiakan!

Yuyud mengungkapkan, vendor juga menyatakan siap memfasilitasi transportasi.

Termasuk, untuk distribusi snack ke lokasi-lokasi pelantikan KPPS.

"Ternyata di hari H, bapak ibu menemui sendiri snack itu seharga Rp2.500," kata Yuyud.

"Kami tahu karena mereka kami panggil, kami pertemukan dengan bapak Jogoboyo seluruh kelurahan, ternyata dia (vendor) menurunkan seharga Rp2.500," imbuhnya.

Geruduk Kantor KPU

Sebelumnya, sejumlah anggota KPPS mendatangi KPU Sleman pada Jumat (26/1/2024).

Mereka datang ke KPU Sleman buntut dari snack saat pelantikan yang dinilai tidak pantas.

Baca juga: NASIB Wanita Asal Muna, Gagal Dilantik Jadi Pengawas TPS, Ternyata Dibawa Kabur Oleh Pacarnya

Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo mengatakan, saat pelantikan KPPS yang sebagian merupakan dukuh mengeluhkan terkait dengan snack yang diberikan.

"Menyampaikan keluhan terkait dengan pelantikan yaitu pada snack," ujarnya di KPU Sleman, Jumat (26/01/2024).

Selain keluhan soal snack yang dinilai tidak layak, pihaknya juga mempertanyakan soal tidak adanya uang transport saat pelantikan KPPS.

"Ya (snack) kurang wajar. Maka ketika snack saja kurang wajar, mesti pertanyaanya yang lain. 

Kok Sleman tidak ada (uang) transport-nya," tuturnya.

Kedatangan para anggota KPPS imbuhnya, tidak lain yakni untuk mengingatkan agar tidak terulang kembali.

Sebab, setelah pelantikan KPPS akan ada bimbingan teknologi (Bimtek).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Kota Kediri Kini Siaga, Siapkan Tim Medis, Antisipasi Petugas KPPS Sakit

Tidak lupa pula juga mengingatkan agar jangan sampai honor untuk anggota KPPS molor.

Berkaca dari sebelumnya, honor KPPS menurutnya terjadi keterlambatan.

"Jangan sampai Sleman ini terulang kembali, salah satunya adalah keterlambatan honor pada KPPS, yang lalu kan begitu," ungkap Sukiman.

"Nah kami memberi masukan, ngelingke (mengingatkan). 

Karena maksud dari tujuan kita adalah pemilu terlaksana dengan sukses," tegasnya.

(TribunPadang/Kompas.com)

Diolah dari artikel di TribunPadang.com dan Kompas.com