Nasib Pilu Guru Honorer di Jaksel, 2 Tahun Ngajar Tak Dibayar, Terima Upah dari Saweran Wali Murid

TRIBUNTRENDS.COM - Mengajar selama dua tahun, guru agama Kristen berstatus honorer di SMPN wilayah Jakarta Selatan ini disebut tak pernah digaji oleh pihak sekolah.

Guru itu disebut hanya mengandalkan upah dari saweran wali murid.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Johnny Simanjuntak berdasarkan laporan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki).

"Nomor satu (dari daftar guru terima gaji rendah), ada guru yang sudah dua tahun mengajar tapi tidak dibayar," ujar Jhonny dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Save Pak Reza! Guru Honorer SD Bogor Bersyukur Batal Dipecat, Kembali Mengajar Disambut Antusias

Berdasarkan catatan Forgupaki soal daftar guru penerima gaji rendah yang diterima Kompas.com, tenaga pengajar honorer yang dimaksud berinisial DB.

Guru itu mengajar di salah satu SMP negeri yang berlokasi di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dalam catatan Forgupaki, DB mengajar selama 20 jam dalam kurun waktu satu bulan.

Terima upah dari saweran wali murid

Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) Abraham menyebut DB menerima upah dari hasil saweran para orangtua murid lantaran pihak sekolah tidak membayarnya.

"Ya saweran wali murid. Nominalnya setiap bulan yang diterima guru itu juga berbeda" ujar Abraham saat dikonfirmasi, Selasa (28/11/2023).

Namun, Abraham tidak menyebutkan besaran uang saweran orangtua murid yang diterima DB sebagai honor setiap bulan.

Menurut Abraham, DB mengaku juga pernah tak mendapat saweran dari orangtua murid.

"Kalau informasi detail tak disampaikan, Menurut dia, bilang bahwa kadang dibayar, kadang tidak dibayar," ucap Abraham.

"Saya juga kurang paham, bagaimana sampai kepsek perilaku demikian karena dia mengajar dengan 20 jam, itu saja sebenarnya sangat memadai untuk digaji," sambungnya.

Pilunya Guru Honorer di Duren Sawit Dapat Upah Rp 300 Ribu, Padahal di Kwitansi Tertulis Rp 9 Juta

Pilunya nasib seorang guru honorer di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur mendapatkan upah jauh dari kata layak.

Guru pelajaran agama Kristen itu digaji Rp 300 ribu tiap bulannya.

Padahal meski berstatus honorer, guru tersebut masuk full dari pukul 6.30 WIB sampai 15.00 WIB selama lima hari dalam sepekan untuk mengajar para siswi beragama Kristen di sekolah itu.

Kasus ini pun terungkap saat Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) melakukan audiensi ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Tinggal di Perpus, Guru Lukas 10 Tahun Ngajar Tak Pernah Digaji, Hidup dari Kerja Sampingan di Kebun

Yang membuat heran, guru itu mengaku telah menandatangani surat kwitansi bersama kepala sekolah mengenai upah dirinya selama mengajar.

Dalam kwitansi itu, tertulis nominal Rp 9 juta. Padahal ia hanya menerima upah Rp 300 ribu perbulan.

"Jadi informasi yang saya terima bahwa guru itu saat tanda tangan terlihat ada nominal upah senilai Rp 9 juta, tapi pas dia terima hanya Rp 300 ribu," kata Ketua Umum Forgupaki, Abraham Pellokila saat dihubungi, Jumat (24/11/2023).

Abraham mengatakan, guru honorer itu sempat memfoto kwitansi pembayaran yang ditandatanganinya.

Dalam kwitansi itu dituliskan upah senilai Rp 9.283.708 untuk upah bulan Juli-Agustus.

"Namun dia memang fotonya diam-diam, jadinya tidak terlihat full kwitansinya," kata Abraham.

Abraham mengatakan di Jakarta masih banyak guru honorer dalam organisasinya yang memang diupah sangat rendah.

Di beberapa SDN di Jakarta Selatan, juga ada guru honorer agama Kristen yang diupah Rp 500 ribu.

Menurut Abraham, nominal upah bagi para guru honorer memang merupakan kewenangan dari pihak kepala sekolah.

"Untuk ukuran hidup di Jakarta, Rp 300 ribu per bulan itu cukup untuk apa? tapi ya begitulah kenyataanya, gaji mereka suka-suka kepala sekolahnya saja," tutur Abraham.

Abraham menuturkan pihaknya sebenarnya sudah lama mengutarakan keluhan para guru honorer itu ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Namun selama itu pula, tak pernah ada hasil yang didapat.

Hal ini akhirnya membuat Forgupaki memutuskan untuk beraudiensi dengan Komisi E DPRD DKI yang menangani bidang pendidikan.

"Terpaksa kami naik ke Komisi E supaya kesejahteraan para guru honorer ini diperhatikan," kata Abraham.

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah meminta Disdik untuk mengusut kasus yang dialami guru honorer agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10.

Menurutnya, jika praktik semacam itu memang benar terjadi di SDN Malaka Jaya 10, maka kepala sekolah harus bertanggungjawab.

"Kepala sekolahnya harus diganti itu kalau kejadian kayak begini. Ga ada ampun lagi (kejadian) di SD Malaka Jaya 10," kata Ima dalam rapat.

Ima pun menyoroti penggunaan anggaran pada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan cukup besar oleh Pemprov DKI tiap tahunnya jika upah guru honorer masih tidak layak.

Menurut Ima, para guru honorer bisa dibiayai oleh dana BOP atau BOS agar kehidupan mereka sejahtera.

"Ini harus diaudit nih (dana BOP dan BOS), jangan sampai nanti bahasanya ga ada uang, padahal uang miliaran yang diturunin untuk BOP BOS," kata Ima.

Baca juga: Viral Aksi Pegawai Honorer Damkar & Satpol PP Datangi Kantor Bupati Seram, Protes Gaji Belum Dibayar

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Purwosusilo irit bicara soal kepala sekolah di SDN Malaka Jaya 10 yang diduga menyunat gaji guru agama Kristen.

Ia hanya menyebut kasus ini masih didalami oleh Disdik.

“Kasusnya sedang ditangani,” ucapnya singkat, Jumat (24/11/2023).

Purwo enggan menjelaskan lebih jauh perihal penyelidikan yang tengah dilakukan Disdik DKI.

Ketika TribunJakarta.com coba kembali bertanya apakah pihak Disdik DKI sudah memanggil dan memeriksa kepala sekolah, Purwosusilo tak menjawab.

Diolah dari artikel Kompas.com dan TribunJakarta.com