SIDAK ke Kantor Pajak, Sri Mulyani Dicurhati Pegawai, Marah Ulah Anak Rafael: 'Merasa Dikhianati'

"Kepercayaan publik harus kami bangun dan raih kembali dengan terus bekerja tekun, kompeten, dapat diandalkan dan jujur.

Kami terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, mendengar masukan mereka untuk perbaikan. Kami terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena uang negara adalah amanah rakyat.

Saya meminta seluruh pegawai dan para pimpinan di lingkungan Kemenkeuri dan DJP untuk terus saling menjaga dan mengingatkan, tetap setia pada jalan yang lurus dan benar.

Kita bersama akan terus memperkuat pengawasan internal Kemenkeu dan tegas membersihkan lembaga kami dari mereka yang telah mengotori dan mengkhianati integritas.

Terima kasih kepada seluruh insan Kementerian Keuangan, khususnya @ditjenpajakri yang selama ini terus bekerja dengan integritas tinggi, jujur, kompeten dan menjaga amanah.

Kekecewaan dan kegalauan tidak membuat kita patah dan kalah - namun akan membuat kita kuat dan tahan dalam badai.

Kita satu keluarga, #KemenkeuSatu.

Saya yakin kita bisa mengatasi ini bersama.

Pelajaran ini akan menjadikan kita lebih baik dan lebih kuat.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia..!," tutup Sri Mulyani.

Sementara itu sebelumnya diketahui jika Sri Mulyani diserang pegawainya usai meminta membubarkan klub motor gede (Moge) anggota Ditjen Pajak dan melarang pegawai pajak hidup mewah.

Atas sikapnya tersebut, Sri Mulyani dianggap tidak adil dengan Ditjen Pajak dan lebih menganakemaskan Ditjen Bea Cukai.

Hal tersebut dilakukan Sri Mulyani akibat kasus anak Rafael Alun Trisambo yang menganiaya remaja dan memang kerap memamerkan harta sang ayah yang disebut mencapai 56 Miliar.

Kini Sri Mulyani justru diserang oleh pegawai pajak lantaran membuat pernyataan soal larangan bagi pejabat untuk hidup mewah dilansir dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Senin (27/2/2023).

Dalam unggahan tersebut Sri Mulyani awalnya bertindak tegas membubarkan klub motor gede (Moge) yang ada di Ditjen Pajak.