6 Pasal Perppu Cipta Kerja Ini Dinilai Bisa Rugikan Pekerja, soal Upah Minimum, Libur hingga Cuti

TRIBUNTRENDS.COM - Pro kontra muncul terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Uang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Isi Perppu Cipta Kerja ini dinilai tidak mengakomodir kepentingan pekerja dan buruh.

Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Perppu Cipta Kerja tersebut pada Jumat (30/12/2022) lalu.

Presiden menyebut, penerbitan Perppu Cipta Kerja dikarenakan adanya kebutuhan mendesak.

Kebutuhan mendesak yang dimaksud yaitu terkait ekonomi global, inflasi, resesi, hingga konflik antara Rusia-Ukraina.

Perppu Cipta Kerja tersebut memuat sejumlah aturan yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam salinan isi lengkap, Perppu Ciptaker tersebut berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.

Berikut deretan poin penting dalam Perppu Cipta kerja yang dinilai berpotensi merugikan pekerja: 

1. Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota

Pasal 88C 

(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi. 

(2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota. 

(3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi. 

Dalam pasal tersebut dikritik oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.